29 May 2022, 11:40 WIB

27 Warga Sipil Tewas dalam Pembantaian di Republik Demokratik Kongo


Nur Aivanni |

SEJUMLAH 27 warga sipil tewas oleh anggota kelompok pemberontak di Republik Demokratik Kongo bagian timur pada Sabtu. Pelacak Keamanan Kivu (KST), yang memantau kekerasan di wilayah tersebut melalui tim ahli di lapangan, mengunggah di Twitter terkait angka korban dalam serangan itu.

"Kami mendengar peluru saat fajar di desa Beu Manyama," kata Juru Bicara Militer Anthony Mualushayi kepada AFP pada Sabtu (28/5) pagi.

"Ketika kami tiba, sudah terlambat karena musuh ADF telah membunuh lebih dari selusin warga kami," imbuhnya.

Digambarkan oleh apa yang disebut IS sebagai afiliasi lokalnya, pemberontak Pasukan Demokrat Sekutu (ADF) telah dituduh membunuh ribuan warga sipil di timur Republik Demokratik Kongo yang bermasalah.

Setelah serangan pada Sabtu pagi, kata Mualushayi, di wilayah Beni di Provinsi Kivu Utara, tentara mengejar para penyerang dan menetralisir tujuh ADF dan menangkap yang lain.

Sebelumnya, pada Sabtu, kepala Palang Merah setempat Philippe Bonane menyebutkan jumlah korban tewas warga sipil sebanyak 24 orang dan mengawasi pemindahan mayat ke kamar mayat.

Baca juga: Kongo Larang Poligami, Pendeta Beristri Tiga Ingin Punya Tujuh

Pembantaian itu terjadi setelah hampir sebulan relatif tenang di Beni, di mana tentara Kongo dan Uganda telah melakukan operasi militer bersama melawan ADF sejak akhir November.

Pada Jumat, perwakilan Palang Merah lainnya mengatakan bahwa tentara di provinsi tetangga Ituri telah menemukan 17 mayat yang dipenggal, juga diyakini sebagai korban ADF.

Lebih dari 120 kelompok bersenjata berkeliaran di Republik Demokratik Kongo timur dan pembantaian sipil biasa terjadi.

Baik Ituri dan Kivu Utara telah berada di bawah pengepungan resmi sejak Mei tahun lalu. Tentara dan polisi telah menggantikan administrator senior dalam upaya membendung serangan oleh kelompok bersenjata.

Meskipun demikian, pihak berwenang tidak dapat menghentikan pembantaian yang rutin dilakukan terhadap warga sipil.(AFP/OL-5)

BERITA TERKAIT