DEPARTEMEN Luar Negeri AS, pada Selasa, mengatakan, persetujuan Kepala HAM PBB mengunjungi Tiongkok adalah kesalahan.
Hal itu disampaikan di tengah kekhawatiran pembatasan pemerintah atas akses Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Michelle Bachelet dapat merusak pengawasan terhadap catatan hak asasi Beijing.
Dalam perjalanan selama enam hari yang dimulai pada Senin (23/5), Michelle Bachelet akan mengunjungi wilayah Xinjiang, Tiongkok. Tahun lalu, kantornya mengatakan percaya sebagian besar etnis Muslim Uighur telah ditahan secara tidak sah, dianiaya dan dipaksa untuk bekerja.
Amerika Serikat pun menyebut tindakan tersebut sebagai "genosida". Namun, Beijing membantahnya.
"Kami tidak berharap RRT (Republik Rakyat Tiongkok) akan memberikan akses yang diperlukan untuk melakukan penilaian yang lengkap dan tidak dimanipulasi terhadap lingkungan hak asasi manusia di Xinjiang," kata Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS Ned Price dalam jumpa pers.
"Kami pikir itu adalah kesalahan untuk menyetujui kunjungan dalam keadaan seperti itu," imbuhnya Price.
Baca juga: Warga Uighur Desak Kepala HAM PBB Cari Informasi Data Orang yang Hilang
Dia pun menambahkan Bachelet tidak akan dapat memperoleh gambaran lengkap tentang kekejaman, kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida di wilayah tersebut.
Saat ditanya apakah Pemimpin Tiongkok Xi Jinping bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut, Price mengatakan akan sulit untuk membayangkan tingkat paling senior pemerintah Tiongkok tidak mengetahuinya.
Dia menambahkan laporan media pada Selasa tentang ribuan foto dan dokumen yang bocor dari biro keamanan publik di dua wilayah Xinjiang menambah bukti pelanggaran di sana.
Bachelet telah menyerukan akses tanpa batas di Xinjiang, tetapi Kementerian Luar Negeri Tiongkok mengatakan kunjungannya akan dilakukan secara tertutup.(Straits Times/OL-5)
