16 May 2022, 17:37 WIB

Pertama sejak 2016, Penerbangan Komersial Lepas Landas dari Yaman


Nur Aivanni |

PENERBANGAN komersial pertama dalam hampir enam tahun lepas landas dari ibu kota Yaman yang dikuasai pemberontak pada Senin (16/5). Menurut wartawan AFP, pesawat Yemenia yang membawa 126 penumpang, termasuk pasien rumah sakit yang membutuhkan perawatan di luar negeri dan kerabat mereka, lepas landas dari Sanaa ke ibu kota Yordania, Amman, tepat setelah pukul 09.00 waktu setempat.

Sebelum lepas landas, pesawat dengan warna ekor merah dan biru itu meluncur melewati dua truk pemadam kebakaran yang menyemprotkan semburan air. Bandara Sanaa telah ditutup untuk lalu lintas komersial sejak Agustus 2016 karena serangan udara oleh koalisi militer pimpinan Saudi yang memerangi pemberontak Houthi yang didukung Iran.

Yaman, negara termiskin di dunia Arab, dilanda perang sejak koalisi turun tangan untuk mendukung pemerintah pada 2015, setahun setelah Houthi menguasai ibu kota. Menurut angka PBB, lebih dari 150.000 orang telah tewas dalam kekerasan dan jutaan orang telah mengungsi.

Baca juga: AS Dorong Yaman Sudahi 7 Tahun Perang Saudara

Namun gencatan senjata telah diberlakukan sejak 2 April, bertepatan dengan dimulainya bulan suci Ramadan. Lima hari setelah itu diberlakukan, Presiden Yaman yang berbasis di Saudi menyerahkan kekuasaannya kepada dewan kepemimpinan yang bertugas mengadakan pembicaraan damai dengan pemberontak.

Melanjutkan penerbangan dari Sanaa, membuka kembali jalan ke kota Taez yang dikepung pemberontak dan mengizinkan kapal tanker bahan bakar masuk ke pelabuhan Hodeida yang dikuasai Houthi sebagai bagian dari perjanjian gencatan senjata tersebut. Sementara kapal tanker bahan bakar telah berlabuh di Hodeida dan penerbangan kini telah dilanjutkan dari Sanaa, rute utama ke Taez tetap terputus.

Baca juga: Kebingungan Pendeta Gereja Ortodoks Tanggapi Invasi Rusia ke Ukraina

Penerbangan perdana di bawah gencatan senjata direncanakan pada 24 April dari Sanaa ke Amman, tetapi harus dibatalkan setelah Yaman mengatakan tidak menerima izin yang diperlukan. Masing-masing pihak menyalahkan pihak lain atas penangguhan tersebut, sementara utusan khusus PBB Hans Grundberg menyerukan penyelesaian yang cepat untuk kebuntuan tersebut. (AFP/OL-14)

BERITA TERKAIT