28 April 2022, 13:10 WIB

Sejumlah Negara Janji Akan Adili Pelaku Kejahatan Perang di Ukraina


Nur Aivanni | Internasional

Beberapa negara dan organisasi, termasuk PBB, berjanji pada Rabu untuk mengadili setiap pelaku kejahatan perang yang dilakukan selama invasi Rusia ke Ukraina.

Mereka didesak oleh pengacara Lebanon-Inggris Amal Clooney, yang mengatakan dia takut politisi menyerukan keadilan tetapi tidak mewujudkannya.

"Ketakutan saya adalah bahwa Anda akan sibuk dan terganggu dan bahwa setiap hari akan ada sedikit lebih sedikit liputan perang dan orang-orang akan menjadi sedikit lebih mati rasa karenanya," kata Clooney dalam pertemuan informal Dewan Keamanan.

"Dan bahwa Ukraina akan berakhir sendirian dalam mengejar para pelaku kekejaman ini. Kita tidak bisa membiarkan itu terjadi," kata pengacara, yang menjalankan Clooney Foundation for Justice bersama suaminya, aktor George Clooney.

Menteri Luar Negeri Albania Olta Xhacka mengatakan bahwa pelaku kejahatan ini harus dan akan dimintai pertanggungjawaban.

Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Michelle Bachelet bersikeras bahwa para korban dan keluarga mereka perlu mendapatkan solusi yang efektif atas kerugian dan tragedi yang mereka alami.

Dia mengatakan bahwa sampai saat ini kantornya telah mendokumentasikan dan memverifikasi 5.939 korban sipil, dengan 2.787 tewas dan 3.152 terluka.

"Angka sebenarnya jauh lebih tinggi, dan kantor saya bekerja untuk memperkirakannya," tambahnya.

Jaksa Agung Ukraina Iryna Venediktova mengatakan melalui tautan video bahwa dia telah membuka lebih dari 8.000 penyelidikan atas dugaan pelanggaran hukum humaniter terkait perang.

Jaksa Pengadilan Kriminal Internasional (ICC), Karim Khan, mengatakan rekor 43 negara telah merujuk situasi di Ukraina ke lembaga peradilan tersebut.

"Hukum berlaku sama untuk semua pihak. Semua pihak dalam konflik, apakah Ukraina atau Federasi Rusia, apakah mereka aktor negara atau aktor non-negara, memiliki kewajiban tertentu yang jelas," katanya, yang berjanji untuk melakukan penyelidikan independen. (AFP/Nur)

BERITA TERKAIT