TIONGKOK setuju untuk membiarkan kepala hak asasi manusia PBB mengunjungi Xinjiang pada paruh pertama tahun 2022 setelah Olimpiade Musim Dingin Beijing, menurut sebuah laporan di South China Morning Post, mengutip sumber yang tidak disebutkan namanya.
Amerika Serikat dan kelompok hak asasi manusia mengkritik catatan hak asasi manusia Tiongkok dalam perlakuan terhadap warga Uighur, etnis minoritas Muslim di Xinjiang. Beijing menyangkal semua tuduhan pelecehan dan menggambarkan kebijakannya diperlukan untuk memerangi ekstremisme agama.
Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Michelle Bachelet telah melakukan negosiasi dengan Tiongkok dalam kunjungannya sejak September 2018.
Kementerian Luar Negeri Tiongkok, misi Tiongkok untuk PBB di New York dan PBB tidak segera menanggapi permintaan komentar.
Baca juga: Aturan Ketat Covid-19, AS Bersiap Izinkan Diplomatnya Tinggalkan Tiongkok
Laporan South China Morning Post, Kamis (27/1), mengutip sumber yang mengatakan persetujuan untuk kunjungan setelah berakhirnya Olimpiade Musim Dingin Beijing, yang berlangsung pada 4 hingga 20 Februari, diberikan dengan syarat perjalanan itu harus bersahabat dan tidak dibingkai sebagai penyelidikan.
Seperti pada tahun 2008, Olimpiade kembali menyoroti catatan hak asasi manusia Tiongkok, yang menurut para kritikus telah memburuk sejak saat itu, mendorong boikot diplomatik dari AS dan negara-negara lain.
“Tidak seorang pun, terutama diplomat hak asasi manusia terkemuka di dunia, harus tertipu oleh upaya pemerintah Tiongkok untuk mengalihkan perhatian dari kejahatannya terhadap kemanusiaan yang menargetkan warga Uighur dan komunitas Turki lainnya,” kata Sophie Richardson, direktur Tiongkok di Human Rights Watch dalam sebuah pernyataan melalui e-mail.(Straitstimes/OL-5)
