18 January 2022, 08:52 WIB

145 Aktivis HAM Tewas di Kolombia pada 2021


Nur Aivanni | Internasional

KOLOMBIA melaporkan 145 tokoh masyarakat dan pembela hak asasi manusia (HAM) terbunuh pada tahun 2021, tahun yang ditandai dengan aksi protes anti-pemerintah yang ditumpas secara brutal. Hal itu disampaikan Ombudsman HAM negara tersebut pada Senin (18/1).

Jumlah korban tersebut lebih rendah dari tahun 2020 yang melaporkan 182 pembunuhan, kata pejabat dari Kantor Ombudsman Carlos Camargo, dalam sebuah pernyataan.

Mereka yang terbunuh pada tahun 2021 termasuk 32 perwakilan kelompok adat, 16 advokat untuk masyarakat pedesaan atau pertanian, dan tujuh anggota serikat pekerja.

"Kami menolak tindakan ini yang terutama disebabkan oleh tindakan kriminal kelompok bersenjata ilegal," kata pernyataan itu, tanpa menyebut nama terduga pelakunya.

Kolombia secara resmi berdamai setelah menandatangani pakta dengan kelompok gerilya FARC pada 2016 untuk mengakhiri lebih dari setengah abad konflik bersenjata.

Tetapi telah terjadi peningkatan kekerasan dalam beberapa bulan terakhir karena perebutan wilayah dan sumber daya oleh gerilyawan pembangkang FARC, kelompok pemberontak ELN, pasukan paramiliter dan kartel narkoba.

Wilayah dengan jumlah pembunuhan tertinggi tahun lalu sama di mana pertempuran sengit memperebutkan ribuan hektare tanaman kokain atau tambang ilegal.

Kolombia adalah salah satu negara paling berbahaya di dunia bagi para aktivis, menurut kelompok pengamat seperti Global Witness, yang telah mengidentifikasi negara itu sebagai yang paling mematikan bagi para pencinta lingkungan, dengan 65 orang tewas pada 2020.

Pemerintah Presiden Ivan Duque menuduh pengedar narkoba berada di balik pembunuhan di negara itu, yang merupakan produsen kokain terbesar di dunia.

Pada Mei tahun lalu, kekerasan juga merusak aksi protes anti-pemerintah yang ditumpas secara brutal oleh polisi dan tentara.

Lebih dari 60 orang tewas dalam bentrokan berminggu-minggu dan tindakan keras yang dikutuk oleh PBB, Amerika Serikat, Uni Eropa dan kelompok hak asasi internasional. (AFP/Nur)

BERITA TERKAIT