PIHAK berwenang Bangladesh telah menghancurkan lebih dari 3.000 toko yang dikelola Rohingya sejak bulan lalu.
Hal itu dikonfirmasi oleh seorang pejabat pemerintah pada Selasa (4/1), ketika keluarga pengungsi yang berjuang menyuarakan kekecewaan mereka atas pembongkaran tersebut.
Sekitar 850.000 anggota minoritas Muslim tanpa kewarganegaraan dijejalkan ke kamp-kamp pengungsian yang penuh sesak di Bangladesh, sebagian besar telah melarikan diri dari negara tetangga Myanmar setelah tindakan keras militer tahun 2017 yang mendorong penyelidikan genosida internasional.
Bangladesh dipuji karena menerima para pengungsi Rohingya tetapi kelompok-kelompok hak asasi manusia telah mengkritik pembatasan yang diberlakukan pada para pengungsi, yang terbaru adalah upaya untuk merobohkan toko-toko darurat yang melayani komunitas mereka.
Wakil komisaris pengungsi negara itu Shamsud Douza mengatakan kepada Agence France-Presse bahwa lebih dari 3.000 toko ilegal telah dihancurkan.
"Jumlah Rohingya meningkat. Dan mereka membutuhkan tempat berlindung. Kami sudah membangun gudang di tempat itu," katanya, seraya menambahkan bahwa kelompok-kelompok bantuan memastikan para pengungsi masih mendapatkan kebutuhan sehari-hari.
Namun Khin Maung, seorang pemimpin komunitas Rohingya, mengatakan penghancuran itu telah melukai puluhan ribu pengungsi di kamp-kamp tersebut.
"Keluarga Rohingya besar dan jumlah jatah makanan yang diberikan kepada mereka berkurang. Banyak keluarga yang dulunya mengandalkan pendapatan dari toko-toko itu," katanya.
Salim Ullah, yang toko kelontongnya dirobohkan, mengatakan dia sekarang akan berjuang untuk memberi makan keluarganya yang terdiri dari delapan orang.
"Toko itu adalah harapan terakhir saya. Bagaimana saya menjalankan keluarga sekarang? Tidak ada jalan keluar kecuali mati. Saya tidak berdaya," katanya.
Saad Hammadi dari Amnesty International mengatakan langkah itu akan membuat pengungsi rentan terhadap eksploitasi dan memperburuk kondisi di kamp-kamp.
"Pembongkaran toko-toko dan penutupan sekolah-sekolah yang dipimpin masyarakat … memperburuk ketegangan dan frustrasi," katanya.
Hammadi pun mendesak pihak berwenang untuk melindungi hak dan martabat para pengungsi Rohingya dengan melibatkan mereka dalam keputusan termasuk hak mereka untuk mencari nafkah. (The Guardian/Nur/OL-09)