PERDANA Menteri Sudan Abdalla Hamdok, Selasa (26/10) malam, dipulangkan oleh militer, kata kantornya, setelah seharian mendapat tekanan internasional yang intens menyusul pemecatannya dalam kudeta militer.
Hamdok berada di bawah pengawasan ketat, sementara para menteri dan pemimpin sipil lainnya tetap ditahan, tambah kantornya, setelah tentara membubarkan lembaga-lembaga Sudan, Senin (25/10).
Sebelumnya, pada hari itu, Amerika Serikat (AS) telah mengatakan akan menangguhkan bantuan bagi Sudan dan Uni Eropa mengancam akan melakukan hal yang sama.
Baca juga: Imbas Kudeta di Sudan, AS Bekukan Dana Bantuan
Sementara itu, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menuntut Hamdok segera dibebaskan menjelang pertemuan darurat Dewan Keamanan PBB yang dimulai pada pukul 20.00 GMT.
Dikatakan seorang diplomat yang berbicara dengan syarat anonim, pembicaraan di antara kekuatan utama PBB itu dapat menghasilkan teks bersama yang mengutuk kudeta pada Selasa atau Rabu.
Sebelum pertemuan itu, Wakil Duta Besar Rusia untuk PBB Dmitry Polyanskiy mengatakan dewan harus meminta untuk menghentikan kekerasan dari semua pihak.
Warga yang marah berdiri di jalan yang dibarikade di mana ban dibakar. Mereka meneriakkan "Tidak untuk pemerintahan militer", sehari setelah empat orang ditembak mati oleh pasukan keamanan, menurut kelompok dokter.
Dalam insiden pada Selasa (26/10), saksi di distrik Bari di Khartoum mengatakan pasukan keamanan menembakkan gas air mata ke pengunjuk rasa yang memblokir jalan utama yang menentang kudeta. (AFP/OL-1)
