07 October 2021, 20:02 WIB

Jerman, Denmark Pulangkan Wanita dan Anak terkait ISIS


Mediaindonesia.com | Internasional

JERMAN dan Denmark telah memulangkan 11 wanita yang bergabung dengan kelompok teror ISIS dan 37 anak mereka dari Suriah utara dalam transfer terbesar sejak 2019.

"Anak-anak tidak bertanggung jawab atas situasi mereka. Para ibu harus bertanggung jawab atas tindakan mereka," kata Menteri Luar Negeri Jerman Heiko Maas dalam suatu pernyataan semalam dari Rabu (6/10) hingga Kamis (7/10).

Jerman membawa pulang 8 wanita dan 23 anak-anak. Denmark membawa kembali 3 wanita dan 14 anak-anak sebagai bagian dari operasi yang sama lewat dukungan militer AS.

Jaksa federal Jerman mengatakan tiga wanita ditangkap setibanya di bandara Frankfurt dan didakwa dengan keanggotaan dalam organisasi teror serta mengabaikan perawatan dan pengasuhan anak-anak mereka.

Salah satu terdakwa, Romiena S, diduga menunjukkan video eksekusi ISIS kepada putrinya saat dia membesarkannya dengan ajaran Islam radikal dari kelompok tersebut. Dia juga dituduh mengawasi seorang wanita Yazidi yang diperbudak oleh ISIS dan mengharuskannya untuk salat. Dua orang lain yang ditangkap bernama Solale M dan Verena M. 

Secara terpisah, pihak berwenang Denmark mengatakan mereka telah menangkap tiga wanita yang dipulangkan ke sana. Aparat menuduh mereka mempromosikan kegiatan teroris serta masuk dan tinggal mereka di zona konflik.

Baca juga: ISIS Klaim Bertanggung Jawab Atas Serangan di Masjid Kabul

Denmark masih mencari untuk memulangkan lima anak lain yang lahir dari orangtua yang masih di Suriah tetapi ibu yang bersangkutan telah dilucuti kewarganegaraan Denmark mereka dan belum memberikan persetujuan untuk kepulangan anak-anak mereka.

Maas mengatakan dia senang telah membawa kembali orang-orang Jerman, terutama anak-anak, yang diidentifikasi sebagai orang yang sangat membutuhkan perlindungan. "Mereka kebanyakan adalah anak-anak yang sakit atau mereka yang memiliki wali di Jerman seperti saudara dan saudari mereka serta ibu mereka," kata kementerian luar negeri. (AFP/OL-14)

BERITA TERKAIT