23 September 2021, 18:19 WIB

PBB Peringatkan Ancaman Perang Saudara di Myanmar


Nur Aivanni | Internasional

PERSERIKATAN Bangsa-Bangsa (PBB) memperingatkan bahwa Myanmar menghadapi ancaman yang mengkhawatirkan dari perang saudara. Mengingat, aksi pemberontakan terhadap junta militer semakin meluas.

Hal itu ditekankan Kepala Hak Asasi Manusia (HAM) PBB Michelle Bachelet. Kepada Dewan HAM PBB, Bachelet menilai waktu bagi negara-negara lain sudah hampir habis untuk memulihkan demokrasi dan mencegah konflik yang lebih luas di Myanmar.

Diketahui, Myanmar berada dalam kekacauan sejak pemerintahan Aung San Suu Kyi digulingkan junta militer pada Februari. Situasi itu kemudian memicu pemberontakan nasional yang berupaya diredam pasukan militer.

Baca juga: Pasukan Keamanan Myanmar Diserang Bom di Dekat Yangon

Serangan terhadap militer semakin meningkat. Tepatnya, sejak anggota parlemen yang digulingkan para jenderal menyerukan "perang defensif rakyat" awal bulan ini.

Bachelet mengatakan bahwa situasi HAM di Myanmar telah memburuk secara signifikan. Kondisi itu merupakan dampak kudeta militer yang menghancurkan kehidupan dan harapan di seluruh negeri. "Konflik, kemiskinan dan dampak pandemi meningkat tajam. Negara itu menghadapi pusaran kekerasan dan keruntuhan ekonomi," pungkasnya.

Baca juga: Bahas Krisis Rohingya, Menlu Sampaikan Dua Hal yang Perlu Jadi Perhatian Dunia

Lebih lanjut, dia mendesak komunitas internasional untuk mendukung proses politik yang melibatkan semua pihak. Menurutnya, ASEAN dan kekuatan berpengaruh lainnya harus menggunakan insentif dan disinsentif untuk memulihkan situasi krisis di Myanmar.

Apalagi, lebih dari 1.100 warga Myanmar dilaporkan tewas di tangan pasukan keamanan sejak kudeta militer. Sementara itu, lebih dari 8.000 orang, termasuk anak-anak, telah ditangkap dan lebih dari 4.700 orang masih ditahan.

Mantan Presiden Chili itu mendesak semua pihak, khususnya militer, untuk mengizinkan akses tak terbatas untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan. Serta, menyerukan pembebasan segera semua tahanan politik dan perlindungan bagi warga sipil.(AFP/OL-11)

 

BERITA TERKAIT