23 September 2021, 14:09 WIB

PM Pakistan Peringatkan Risiko 'Perang Saudara' di Afghanistan


Nur Aivanni | Internasional

PERDANA Menteri (PM) Pakistan Imran Khan telah memperingatkan risiko "perang saudara" di Afghanistan jika Taliban tidak dapat membentuk pemerintahan inklusif di sana.

"Jika mereka tidak memiliki pemerintahan yang inklusif, dan secara bertahap itu turun menjadi perang saudara, yang jika mereka tidak memasukkan semua faksi cepat atau lambat [akan terjadi], itu juga akan berdampak pada Pakistan," kata Khan kepada jaringan BBC saat wawancara yang disiarkan pada Selasa.

Khan mengatakan negaranya terutama khawatir tentang kemungkinan krisis kemanusiaan dan pengungsi jika perang saudara pecah, serta kemungkinan tanah Afghanistan digunakan oleh kelompok-kelompok bersenjata yang memerangi pemerintah Pakistan.

"Itu berarti Afghanistan yang tidak stabil dan kacau," katanya. "[Itu adalah] tempat yang ideal untuk teroris, karena jika tidak ada kontrol atau jika ada pertempuran yang terjadi. Dan itulah kekhawatiran kami. Jadi terorisme dari tanah Afghanistan, dan kedua jika ada krisis kemanusiaan atau perang saudara, masalah pengungsi bagi kami," tuturnya.

Sebelumnya, Taliban telah menolak seruan Khan untuk perubahan pada pemerintah sementara Afghanistan saat ini, dengan Mohammad Mobeen, seorang pemimpin Taliban, mengatakan kelompok itu tidak memberi siapa pun hak untuk menyerukan pemerintahan yang inklusif.

"Kami sudah mendapatkan kebebasan. Seperti Pakistan, kami berhak untuk memiliki sistem kami sendiri," kata Mobeen kepada Ariana TV Afghanistan pada Senin (20/9), yang menambahkan bahwa sistem saat ini "inklusif".

Juga pada Senin (20/9), Wakil Menteri Informasi Taliban Zabihullah Mujahid mengatakan kelompok itu akan mengatasi masalah hak asasi manusia internasional hanya setelah pengakuan resmi oleh negara-negara tersebut.

"Selama kami tidak diakui, dan mereka mengkritik [atas pelanggaran hak], kami pikir itu adalah pendekatan sepihak. Akan baik bagi mereka untuk memperlakukan kami secara bertanggung jawab dan mengakui pemerintahan kami saat ini sebagai pemerintahan yang bertanggung jawab," kata Mujahid kepada Tolo News Afghanistan.

Pemerintah Pakistan yang dipimpin oleh Khan telah berulang kali menyerukan dunia untuk terlibat dengan pemerintahan sementara Taliban untuk mencegah kemungkinan runtuhnya struktur Afghanistan, karena tidak adanya dana bank sentral.

Diperkirakan $10 miliar dana bank sentral Afghanistan tetap dibekukan di rekening bank asing, terutama di US Federal Reserve, menyusul pengambilalihan pemerintah oleh Taliban sebulan yang lalu.

Pada Senin (20/9), Menteri Luar Negeri Pakistan Shah Mahmood Qureshi mengulangi seruan agar dana tersebut dicairkan untuk memungkinkan lembaga pemerintah Afghanistan, termasuk sekolah dan rumah sakit, berfungsi. (Al Jazeera/Nur/OL-09)

BERITA TERKAIT