14 September 2021, 07:05 WIB

Blinken Minta Pakistan Tolak Legitimasi Taliban


Nur Aivanni | Internasional

MENTERI Luar Negeri AS Antony Blinken, pada Senin, mengusulkan Pakistan untuk menolak legitimasi Taliban kecuali mereka memenuhi tuntutan internasional.

Saat bersaksi di depan Kongres tentang kemenangan Taliban di Afghanistan, Blinken mendengar dari anggota parlemen di seluruh garis partai yang mendorong garis keras terhadap Pakistan.

"Apa yang harus kita lihat adalah desakan bahwa setiap negara, termasuk Pakistan, memenuhi harapan masyarakat internasional tentang apa yang diperlukan dari pemerintah yang dipimpin Taliban jika ingin menerima legitimasi dalam bentuk apa pun atau dukungan apa pun," kata Blinken kepada Komite Urusan Luar Negeri DPR.

Dia mengatakan prioritas, termasuk memastikan Taliban, membiarkan orang-orang yang ingin meninggalkan Afghanistan dan menghormati hak-hak perempuan, anak perempuan dan minoritas, serta mematuhi janji bahwa negara itu tidak lagi menjadi surga bagi teroris.

"Jadi Pakistan perlu sejalan dengan mayoritas masyarakat internasional dalam bekerja menuju tujuan itu dan dalam menegakkan harapan itu," ucap Blinken.

Baca juga:  Taliban Pakistan Klaim Lancarkan Serangan Bom di Perbatasan Afghanistan

Blinken mengatakan kebijakan Pakistan dalam banyak kesempatan merugikan kepentingan pihaknya dan pada kesempatan lain mendukung kepentingan tersebut.

"Salah satu yang terlibat dalam menyembunyikan anggota Taliban, termasuk Haqqani," tutur Blinken merujuk pada kelompok yang ditetapkan sebagai teroris oleh Washington yang sekarang menjadi bagian dari pemerintahan sementara.

Perwakilan Demokrat Joaquin Castro, salah satu dari beberapa anggota parlemen yang mengkritik Pakistan, meminta Amerika Serikat untuk mempertimbangkan menghapus statusnya sebagai sekutu utama non-NATO, yang memberi Islamabad akses istimewa ke persenjataan AS.

Intelijen Pakistan memiliki hubungan dekat dengan Taliban sejak kebangkitan gerilyawan Islam itu pada 1990-an dan Pakistan adalah satu dari hanya tiga negara yang mengakui pemerintahannya pada 1996-2001. (AFP/OL-5)

BERITA TERKAIT