13 September 2021, 14:03 WIB

PM Malaysia Siap Teken Perjanjian Kerja Sama dengan Kubu Oposisi


Nur Aivanni | Internasional

PERDANA Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob akan menandatangani perjanjian kerja sama dengan kalangan oposisi di negara tersebut. 

Adapun perjanjian itu dirancang untuk menopang dukungannya dan mengakhiri periode ketidakstabilan politik. Tepatnya, saat pemerintah bergulat dengan lonjakan kasus covid-19, yang didorong penyebaran varian Delta.

Perwakilan dari kubu pemerintah dan oposisi melalui pernyataan resmi, mengungkapkan bahwa perjanjian tersebut akan ditandatangani pada Senin sore waktu setempat. Parlemen Malaysia akan mulai bersidang untuk pertama kalinya sejak Ismail Sabri, mengambil alih pemerintahan Malaysia.

Baca juga: Malaysia Akan tetapkan Covid-19 sebagai Endemi Bulan Depan

Diketahui, pendahulu Ismail Sabri, yakni Muhyiddin Yassin, mengundurkan diri pada bulan lalu. Adapun Raja Malaysia telah mendesak perdana menteri baru untuk mengadakan mosi percaya, yang bertujuan membuktikan dukungannya.

Pernyataan itu mengatakan perjanjian itu dirancang untuk menciptakan stabilitas politik dalam rangka memerangi pandemi covid-19 dan menghidupkan kembali ekonomi melalui kerja sama bi-partisan.

Pada Jumat, Ismail Sabri mengumumkan serangkaian reformasi politik termasuk membatasi masa jabatan perdana menteri hingga 10 tahun dan implementasi untuk menurunkan usia minimal pemilih menjadi 18 tahun, yang disahkan di bawah pemerintahan sebelumnya.

Baca juga: Kini, Warga Perbatasan Indonesia-Malaysia Punya Jembatan

Perjanjian kerja sama akan mempererat sikap kubu oposisi tentang undang-undang, yang bertujuan memastikan kesepakatan bipartisan. Serta, mengangkat posisi pemimpin oposisi dengan pangkat dan remunerasi yang sama dengan menteri kabinet.

Muhyiddin, yang menjadi perdana menteri setelah perebutan kekuasaan yang menyebabkan keruntuhan koalisi Pakatan Harapan, terpilih pada Mei 2018. Dia mengundurkan diri pada Agustus setelah 17 bulan berkuasa.

Sementara, Ismail Sabri dari UMNO, bukan seorang ketua partai. Presiden partainya Ahmad Zahid Hamidi, serta anggota senior lainnya, bahkan menghadapi persidangan karena korupsi.(AlJazeera/OL-11)

BERITA TERKAIT