28 July 2021, 22:52 WIB

Afrika Selatan Kecam Israel Berstatus Pengamat Resmi di Uni Afrika


Mediaindonesia.com | Internasional

AFRIKA Selatan pada Rabu (28/7) dengan keras menolak keputusan sepihak minggu lalu oleh Komisi Uni Afrika (UA) untuk memberikan Israel status pengamat resmi di organisasi kontinental tersebut.

Dalam pernyataan tegas, kekuatan utama benua itu yang tahun lalu memegang kepresidenan UA bergilir setiap tahun mengaku terkejut dengan keputusan Komisi UA yang tidak adil dan tidak beralasan untuk memberikan status pengamat Israel di organisasi itu.

UA memberikan Israel status pengamat pada Kamis pekan lalu. Langkah ini diharapkan kedua pihak akan memungkinkan Israel untuk lebih membantu UA memerangi pandemi virus korona dan terorisme di benua itu.

"Keputusan untuk memberikan status pengamat kepada Israel bahkan lebih mengejutkan dalam satu tahun saat orang-orang Palestina yang tertindas diburu oleh pengeboman yang merusak dan melanjutkan pemukiman ilegal di tanah itu," kata Kementerian Luar Negeri Afrika Selatan. Negara itu mengecam langkah itu sebagai tidak dapat dijelaskan dan tidak bisa dipahami.

Baca juga: Israel akan Keluarkan 16.000 Izin Kerja untuk Warga Palestina

Afrika Selatan mendukung perjuangan Palestina dengan hubungan diplomatik formal yang didirikan pada 1995, setahun setelah berakhirnya apartheid, dan menarik kedutaannya di Tel Aviv pada 2019. Palestina sudah memiliki status pengamat di UA dan bahasa pro-Palestina biasanya ditampilkan dalam pernyataan yang disampaikan pada KTT tahunan UA.

Komisi UA mengambil keputusan secara sepihak tanpa berkonsultasi dengan anggotanya, menurut Afrika Selatan.
Afrika Selatan akan meminta Moussa Faki Mahamat, ketua Komisi UA, untuk memberi tahu negara-negara anggota tentang keputusan tersebut dan berharap masalah itu akan dibahas di tingkat kepala negara dan pemerintahan.

Baca juga: Hukum Gaza, Israel Kurangi Zona Penangkapan Ikan

"Afrika Selatan sangat yakin bahwa selama Israel tidak mau merundingkan rencana perdamaian tanpa prasyarat, negara itu tidak boleh memiliki status pengamat di AU," katanya. (AFP/OL-14)

BERITA TERKAIT