OTORITAS militer Myanmar mengancam akan mengambil tindakan hukum terhadap kantor berita asing yang menggambarkan mereka sebagai junta dan perebutan kekuasaan pada Februari sebagai kudeta.
Banyak publikasi asing, telah menggunakan istilah itu untuk menggambarkan Dewan Administrasi Negara yang dipimpin tentara dan penggulingan pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi.
Kementerian Informasi yang dikendalikan militer menerbitkan peringatan itu melalui surat kabar Global New Light of Myanmar.
"Beberapa kantor berita asing diperingatkan untuk tidak menerapkan lebih lanjut penggunaan dewan militer/junta militer/junta untuk pemerintah di masa depan dan tidak mengutip dan membesar-besarkan berita palsu," kata pernyataan tersebut.
"Tindakan akan diambil terhadap mereka di bawah undang-undang yang ada jika mereka menerapkan penggunaan yang salah, mengutip dan membesar-besarkan berita palsu dan menyebarkan informasi palsu."
Baik direktur Kementerian Informasi maupun juru bicara dewan yang berkuasa tidak menjawab panggilan untuk dimintai komentar lebih lanjut.
Pemerintah militer secara konsisten mengatakan bahwa mereka mengambil alih kekuasaan sesuai dengan Konstitusi, menuduh terdapat kecurangan dalam pemilihan yang dilakukan oleh partai Suu Kyi pada bulan November. Tuduhannya telah dibantah oleh komisi pemilihan dan pengamat internasional saat itu.
Negara-negara Barat mengutuk pengambilalihan tersebut sebagai kudeta dan memberlakukan sanksi terbatas pada penguasa militer Myanmar.
Junta telah dikritik oleh kelompok kebebasan pers karena menahan sejumlah wartawan, mencabut izin beberapa organisasi media independen dan membatasi akses Internet.
Penguasa militer Min Aung Hlaing telah menggambarkan media sebagai hal yang penting untuk kebebasan berekspresi dan demokrasi, sementara juga menyerukan media lokal untuk mencegah infiltrasi ide-ide asing.
Beberapa wartawan adalah bagian dari pembebasan tahanan pada hari Rabu. (Straitstimes/OL-13)
Baca Juga: Menang di CAS, Petinju Kanada Bisa Berlaga di Olimpiade Tokyo
