09 June 2021, 08:06 WIB

Pejabat Tinggi Biden untuk Asia Nilai Situasi Myanmar Makin Buruk


Atikah Ishmah Winahyu | Internasional

KOORDINATOR kebijakan Presiden Joe Biden untuk kawasan Indo-Pasifik Kurt Campbell mengungkapkan situasi di dalam Myanmar yang dikuasai militer sangat memprihatinkan dan terus memburuk.

"Tidak dapat disangkal kekerasan meningkat," kata Kurt Campbell dalam acara daring yang diselenggarakan oleh Center for a New American Security think-thank.

"Kami melihat tidak hanya tantangan dari pemberontakan etnis, tetapi oposisi yang semakin terorganisir dan terarah serta ditentukan di sisi demokrasi yang telah menolak untuk turun,” imbuhnya.

Saat ditanya tentang potensi keruntuhan negara di Myanmar, Campbell mengatakan, “Sulit untuk tidak berkecil hati dengan apa yang telah kita lihat”.

Dia menambahkan Amerika Serikat sedang mencari semua kemungkinan skenario di sana.

"Saya akan mengatakan situasi di dalam negeri mengkhawatirkan. Dan situasinya terus memburuk. Saya pikir kita melihat semua skenario,” tuturnya.

Baca juga:  PBB: Pertempuran Baru di Myanmar Timur Gusur 100.000 Orang

Myanmar berada dalam kekacauan sejak kudeta militer 1 Februari, dengan protes setiap hari di kota-kota besar dan kecil serta pertempuran di perbatasan antara militer dan milisi etnis minoritas, beberapa di antaranya hanya ada selama beberapa minggu.

Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatakan pada hari Selasa sekitar 100.000 orang di negara bagian Kayah Myanmar telah mengungsi karena pertempuran yang termasuk serangan membabi buta oleh pasukan keamanan di daerah sipil.

Campbell mencatat pemimpin kudeta Myanmar Min Aung Hlaing telah mengakui dalam sebuah wawancara yang disiarkan di televisi milik militer bahwa dia tidak mengantisipasi tingkat kerusuhan sipil.

Campbell mengatakan Washington, yang telah menjatuhkan sanksi pada para pemimpin kudeta dan kepentingan ekonomi mereka, telah mendukung upaya ASEAN dan lainnya untuk mencoba memulai proses mengembalikan Myanmar ke demokrasi dan mendesak negara-negara mengisolasi para jenderal secara diplomatis.(Straitstimes/OL-5)

BERITA TERKAIT