07 April 2021, 08:27 WIB

Iran dan Negara Adikuasa Diskusikan Kesepakatan Nuklir di Austria


Atikah Ishmah Winahyu | Internasional

IRAN dan negara-negara besar dunia, yang masih berpihak pada kesepakatan nuklir 2015, telah bertemu di Wina, Austria, seiring upaya mengembalikan Amerika Serikat (AS) ke kesepakatan penting tersebut semakin meningkat.

Pembicaraan diadakan di Hotel Imperial and Grand Wina, antara perwakilan Iran, Tiongkok, Rusia, Jerman, Prancis, dan Inggris.

Wakil Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menuturkan negara-negara tersebut akan terus membahas cara-cara untuk menghidupkan kembali Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA) yang secara sepihak ditinggalkan mantan Presiden AS Donald Trump pada Mei 2018.

Baca juga: Kapal Kargo Iran Diserang di Laut Merah

"Pembicaraan di Wina konstruktif. Pertemuan kami berikutnya akan dilakukan pada Jumat (9/4)," ungkap Araghchi, yang memimpin delegasi Iran di Wina.

"Kami terus menolak kesepakatan apa pun mengenai pelepasan uang Iran sebesar US$1 miliar (dibekukan di Korea Selatan) dengan imbalan penghentian pengayaan uranium 20%," lanjutnya mengacu pada tawaran AS ke Iran tidak lama sebelum pembicaraan Wina dimulai.

Delegasi Rusia Mihkail Ulyanov, di Twitter, mengatakan pertemuan itu berjalan dengan baik.

“Pemulihan JCPOA tidak akan segera terjadi. Itu akan memakan waktu. Berapa lama? Tidak ada yang tahu,” tulisnya.

“Hal terpenting setelah rapat Komisi Gabungan hari ini adalah bahwa kerja praktis untuk mencapai tujuan ini telah dimulai,” imbuhnya.

Delegasi AS, yang juga berada di kota yang sama, mencoba menyelamatkan kesepakatan tersebut. Tetapi, tim yang dipimpin utusan khusus untuk Iran Robert Malley tidak ambil bagian dalam pembicaraan dengan negara adikuasa lainnya, karena Iran telah mengatakan tidak akan secara langsung bernegosiasi dengan AS hingga semua sanksi keras yang dijatuhkan Trump dan masih diberlakukan pada masa Presiden Joe Biden dicabut.

AS menilai pembicaraan antara Iran beserta para negara adikuasa merupakan langkah konstruktif.

"Kami melihat ini sebagai langkah yang konstruktif dan tentunya disambut baik," kata juru bicara Departemen Luar Negeri Ned Price.

Pemimpin Tertinggi Iran Ali Hosseini Khamenei mengatakan Iran akan segera mengurangi pengayaan uranium dan penyebaran sentrifugal canggih setelah negara itu dapat memverifikasi sanksi AS telah dicabut. Tetapi, Iran juga tidak terburu-buru karena mereka mencoba membatalkan sanksi melalui produksi lokal.

Delegasi Iran di Wina, dipimpin oleh Araghchi, juga terdiri dari perwakilan dari bank sentral negara, kementerian perminyakan, dan organisasi energi atom karena sanksi terutama menargetkan sektor keuangan dan transfer minyak Iran.

Menurut Kementerian Luar Negeri Iran, pembicaraan Wina mencakup negosiasi teknis dalam bentuk pertemuan ahli untuk mencari tahu bagaimana sanksi AS dapat dicabut dan bagaimana Iran dapat kembali ke kepatuhan penuh terhadap kesepakatan tersebut.

Di situlah kompleksitas pembicaraan, karena sanksi AS telah menargetkan sejumlah individu dan entitas Iran dengan berbagai sanksi, termasuk mereka yang terkait dengan terorisme dan pelanggaran hak asasi manusia.

Selain itu, Iran telah mengatakan dalam keadaan apa pun tidak akan menerima rencana langkah demi langkah dan hanya mengharapkan AS untuk mengambil langkah terakhir dengan mencabut semua sanksi.

Juru bicara pemerintah Iran Ali Rabiei, Selasa (6/4), mengatakan negara itu menyambut komentar utusan khusus AS Malley baru-baru ini bahwa Iran akan perlu menikmati manfaat ekonomi yang dijanjikan di bawah JCPOA dalam bentuk sanksi yang dicabut.

“Saya tidak dapat membahas detail lebih lanjut tetapi kami sangat menantikan implementasi dari sikap konstruktif ini dan berharap bahwa pada akhir pembicaraan yang sedang berlangsung di Wina, kami dapat mencapai representasi yang lebih jelas tentang keseriusan dan kejujuran dalam implementasi komitmen,” katanya dalam konferensi pers di Teheran.

Komentar Malley juga membuat kecewa para pejabat senior di Israel, yang sangat menentang kesepakatan nuklir dan segala kompromi dengan Iran.

Sementara itu, kaum konservatif dan garis keras di Teheran, yang juga menentang kesepakatan itu dan telah memberanikan diri menjelang pemilihan presiden pada Juni, saat Presiden Hassan Rouhani yang moderat tidak dapat mencalonkan diri lagi, melanjutkan pernyataan mereka dalam mengukir peran dalam negosiasi.

Setidaknya dua anggota parlemen mengatakan Iran membutuhkan waktu minimal dua bulan untuk memverifikasi pencabutan sanksi.

"Jika mereka memiliki permintaan yang tepat, seperti batas pengayaan 3,67% (uranium), kami harus memiliki kondisi yang tepat," cicit perwakilan Teheran Ehsan Khandoozi.

Dia menyebut kondisi itu sebagai ekspor 2,3 juta barel minyak per hari, pelepasan miliaran dolar uang Iran yang dibekukan di luar negeri, dan transaksi internasional senilai US$4 miliar per bulan.

Pada Minggu (4/4), beberapa anggota parlemen menandatangani pernyataan publik yang mengatakan penerapan kesepakatan apa pun terkait pencabutan sanksi dengan AS harus disetujui oleh parlemen. (Aljazeera/OL-1)

BERITA TERKAIT