01 April 2021, 17:43 WIB

Tokoh Demokrasi Hong Kong Divonis Bersalah atas Demonstrasi 2019


Atikah Ishmah Winahyu | Internasional

TUJUH tokoh pro-demokrasi senior terkemuka di Hong Kong, termasuk pengacara dan mantan legislator Martin Lee serta taipan media Jimmy Lai, dinyatakan bersalah atas keterlibatan mereka dalam unjuk rasa ilegal.

Setelah persidangan empat minggu, para terdakwa dihukum pada Kamis (1/4) karena mengatur dan berpartisipasi dalam demonstrasi, bergabung dengan dua orang lain yang telah mengaku bersalah sebelumnya. Mereka bisa menghadapi hukuman 10 tahun penjara meskipun hukuman mereka kemungkinan lebih pendek dari itu.

Para terdakwa di antaranya Lee berusia 82 tahun yang dianggap sebagai bapak demokrasi di Hong Kong, Lai yang juga menghadapi tuduhan terpisah atas dugaan pelanggaran keamanan nasional, mantan legislator Margaret Ng dan Cyd Ho Sau-lan, pengacara Albert Ho Chun- yan, aktivis veteran Lee Cheuk-yan dan Leung Kwok-hung. Mantan legislator Au-Nok-him dan Leung Yiu-chung telah mengaku bersalah sebelumnya.

Hukuman akan diputuskan di kemudian hari. Hukuman maksimum untuk setiap pelanggaran adalah lima tahun.

Sebelum keputusan itu, sekelompok kecil pendukung memasang spanduk di luar gedung pengadilan West Kowloon, termasuk spanduk bertuliskan "menentang penganiayaan politik". Beberapa meneriakkan "lima tuntutan, tidak kurang satu", seruan dari gerakan protes yang mencakup tuntutan untuk hak pilih universal, dan amnesti bagi ribuan pengunjuk rasa yang ditangkap.

Sesaat sebelum memasuki pengadilan, Lee Cheuk-yan (64) mengatakan kepada media bahwa ada situasi sulit di Hong Kong, dan menyebut penuntutan mereka sebagai pembalasan politik.  “Perjuangan akan kami lanjutkan,” ujarnya.

Hukuman itu terkait dengan unjuk rasa pada 18 Agustus 2019, ketika sekitar 1,7 juta orang berbaris dengan damai, tetapi bertentangan dengan perintah polisi. Penyelenggara, Front Hak Asasi Manusia Sipil, telah diberi izin untuk mengadakan demonstrasi di Taman Victoria, tetapi bukan pawai, yang dimulai ketika kerumunan tumpah ke jalan-jalan, mengambil alih jalan-jalan utama untuk berjalan ke kantor-kantor pemerintah beberapa kilometer jauhnya.

Berbeda dengan banyak protes pada tahun 2019, protes tersebut tetap berlangsung damai. Para terdakwa ditangkap pada April 2020 di antara 15 orang yang dituduh mengorganisir unjuk rasa dan dua protes lainnya, menuai teguran internasional, termasuk peringatan dari PBB.

Tindakan keras selanjutnya terhadap tokoh-tokoh pro-demokrasi dan perubahan semi-demokrasi Hong Kong telah membawa tuduhan dan sanksi lebih jauh dari komunitas internasional.

Jaksa penuntut berpendapat bahwa penyelenggara 18 Agustus dengan sengaja melanggar hukum dan tidak jujur dalam mengklaim bahwa mereka tidak memimpin pawai, tetapi justru memberlakukan rencana pembubaran karena polisi dengan sengaja tidak memilikinya, menurut keputusan hari Kamis.

Hakim distrik Amanda Woodcock menemukan pawai bukanlah rencana pembubaran yang lahir karena kebutuhan, tetapi prosesi publik yang tidak sah, mengutip di antara bukti lain, instruksi publik sebelum acara oleh Leung agar peserta mengalir, sebuah taktik spontan dan demonstrasi fleksibel yang diadopsi oleh gerakan protes.

"Ini terdengar lebih seperti seruan daripada penjelasan di balik rencana pembubaran dan perhatian utama terhadap keselamatan," kata Woodcock.

Woodcock mengatakan bahwa dia menemukan bukti polisi dapat dipercaya, tetapi tindakan, kelambanan, kesalahan, atau pengabaian tugas mereka dalam hal apa pun tidak relevan dengan pertanyaan apakah para terdakwa mengadakan demonstrasi yang tidak sah.

Lee Cheuk-yan menghadapi tiga persidangan lain tahun ini dengan tuduhan terpisah namun serupa, karena mengorganisir pertemuan tidak resmi termasuk peringatan tahun 2020 untuk pembantaian Lapangan Tiananmen.

"Saya pikir tidak bisa dihindari saya akan masuk penjara," katanya pada Februari lalu.

Para terdakwa telah berusaha untuk menantang konstitusionalitas undang-undang operasi polisi mengenai kriminalisasi majelis yang tidak sah sama dengan pembatasan yang tidak proporsional atas hak atas kebebasan berkumpul dan prosesi.

Mereka juga mengajukan bahwa hukuman penjara maksimal lima tahun untuk setiap pelanggaran terlalu berat sampai pada titik disproporsionalitas, yang mengakibatkan efek mengerikan pada hak untuk berkumpul secara bebas.

Namun, Woodcock menemukan dia terikat oleh preseden dan tidak ada alasan untuk menantang. Dia mengatakan untuk mengklaim penuntutan tidak proporsional karena unjuk rasa damai akan mengabaikan hukum dan mengejeknya. (The Guardian/OL-13)

BERITA TERKAIT