28 February 2021, 09:00 WIB

Seorang Wanita Tewas Tertembak akibat Tindakan Polisi Myanmar


Atikah Ishmah Winahyu | Internasional

SEORANG wanita dilaporkan tewas tertembak saat polisi Myanmar menindak keras para pengunjuk rasa anti-kudeta. Polisi menembakkan gas air mata dan peluru karet, serta menahan puluhan orang.

Polisi mengintensifkan penggunaan kekerasan hanya beberapa jam setelah duta besar Myanmar untuk PBB memberikan pidato emosional yang menyerukan tindakan internasional agar memulihkan demokrasi dan melindungi rakyat.

Para pengunjuk rasa yang berusaha berkumpul untuk demonstrasi damai pada Sabtu (27/2) disambut dengan tanggapan agresif oleh pasukan keamanan di dua kota terbesar, Yangon dan Mandalay. Sementara itu, di pusat kota Monywa seorang wanita ditembak mati.

Rekaman menunjukkan polisi di kota itu memukuli pengunjuk rasa, termasuk seorang pria yang ditendang ke tanah, sementara petugas mengarahkan senjata ke penonton.

Di Yangon, polisi mulai menangkap pengunjuk rasa di persimpangan Hledan Center, tempat berkumpul para demonstran pada Sabtu pagi. Kelompok menyebar ke seluruh kota, tetapi dikejar oleh petugas.

“Saya mendengar mereka memiliki izin untuk menembak. Mereka mencoba untuk menunjukkan dapat mengendalikan situasi, tetapi itu bohong. Seluruh negeri sedang kacau,” kata seorang pengunjuk rasa.

“Mereka bukan militer atau polisi. Mereka adalah teroris,” ujar pengunjuk rasa lain.

Baca juga: Bubarkan Pengunjuk Rasa, Polisi Myanmar Tembakkan Peluru Karet

Di salah satu jalan pusat kota, kerumunan demonstran berbaris bersama didukung oleh klakson mobil dan tepuk tangan warga, sebelum mereka ditindak oleh polisi. Beberapa ditangkap, yang lain tersebar dan berkumpul kembali, seperti kucing dan tikus yang sedang berkejaran. Petugas meledakkan granat kejut dan menembakkan senjata ke udara

Tidak jelas berapa banyak orang yang ditangkap pada Sabtu, meskipun hampir 700 orang sudah ditahan. Beberapa wartawan termasuk yang ditahan dalam tindakan keras terbaru.

Pada Jumat malam, duta besar Myanmar untuk PBB Kyaw Moe Tun mengimbau komunitas internasional agar menggunakan segala cara yang diperlukan untuk mengambil tindakan terhadap militer Myanmar dan untuk memberikan keselamatan dan keamanan bagi rakyat Myanmar.

MRTV, saluran televisi yang dikelola pemerintah Myanmar, menyiarkan pengumuman pada hari Sabtu dari kementerian luar negeri bahwa Kyaw Moe Tun telah diberhentikan dari jabatannya karena telah menyalahgunakan kekuasaannya dan berperilaku buruk dengan tidak mengikuti instruksi pemerintah dan mengkhianatinya.

Berbicara kepada majelis umum PBB, Kyaw Moe Tun mendesak semua negara untuk mengeluarkan pernyataan publik yang mengutuk keras kudeta dan menolak untuk mengakui rezim militer.

Saat mengakhiri pidatonya, dia mengangkat tangan untuk memberi hormat tiga jari, gerakan simbolis yang digunakan oleh para demonstran, dengan menyatakan, "Tujuan kita akan menang."

Pelapor khusus PBB untuk Myanmar, Tom Andrews, mengatakan kewalahan saat menyaksikan tindakan berani duta besar.

“Saatnya dunia menjawab seruan berani itu dengan tindakan,” katanya di Twitter.

Aung San Suu Kyi, yang partainya memenangkan pemilihan tahun lalu, tidak pernah terlihat di depan umum sejak kudeta. Pejabat partainya, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), mengatakan kepada outlet independen Myanmar Now, dia dipindahkan minggu ini dari tahanan rumah ke lokasi yang dirahasiakan.

Khin Maung Zaw, pengacara Aung San Suu Kyi, belum dapat memastikan lokasinya. Dia belum diberi izin untuk bertemu dengan Aung San Suu Kyi sebelum sidang pengadilan berikutnya, yang diperkirakan akan berlangsung pada hari Senin.

Protes terus berlangsung di seluruh Myanmar selama beberapa pekan terakhir, menarik ratusan ribu orang turun ke jalan dan unjuk rasa besar lainnya diperkirakan terjadi pada hari ini, Minggu (28/2).

Sejumlah besar pekerja dari petani, hingga pekerja kereta api, dokter, dan pegawai negeri juga melakukan pemogokan sebagai bagian dari kampanye pembangkangan sipil yang bertujuan untuk melumpuhkan junta militer.

Tindakan militer tersebut telah dikecam oleh sekjen PBB, dan memicu sanksi dari AS dan Inggris. Beberapa perusahaan juga telah mengakhiri proyek bisnis di negara tersebut.

Pada hari Sabtu, Woodside Petroleum Ltd Australia mengatakan akan menghentikan kehadirannya di Myanmar karena kekhawatiran tentang pelanggaran hak. Ini telah dikutuk secara luas karena sebelumnya menyatakan kudeta adalah masalah transisi yang diperkirakan tidak akan mempengaruhi pekerjaan eksplorasi gasnya.

Diyakini, lima pengunjuk rasa kini telah tewas akibat kekerasan polisi sejak kudeta. Seorang pria keenam ditembak mati saat mengambil bagian dalam patroli malam sukarela untuk melindungi tetangganya dari penggerebekan oleh pihak berwenang.(The Guardian/OL-5)

BERITA TERKAIT