18 February 2021, 07:10 WIB

Rusia Tolak Permintaan ECHR untuk Bebaskan Navalny


Atikah Ishmah Winahyu | Internasional

PENGADILAN Hak Asasi Manusia Eropa (ECHR) meminta Rusia untuk membebaskan Alexei Navalny. Hal ini memicu perselisihan baru antara Eropa dan Moskow atas nasib kritikus Vladimir Putin tersebut.

Rusia mengaku akan mengabaikan putusan itu meskipun ada persyaratan untuk mematuhinya sebagai anggota Dewan Eropa. Mereka menyebut keputusan pengadilan terlalu ikut campur dalam urusan peradilan negara berdaulat.

Dalam putusan yang diterbitkan pada Rabu (17/2), pengadilan yang berbasis di Strasbourg memberikan Navalny pembebasan sementara dari penjara karena menilai pemerintah tidak dapat memberikan perlindungan yang memadai untuk kehidupan dan kesehatannya. 

Navalny adalah korban atas dugaan keracunan FSB, yang dia klaim diperintahkan oleh Putin, dan mengatakan hidupnya dalam bahaya dalam tahanan. Dia telah dijatuhi hukuman penjara selama dua setengah tahun ke depan karena melanggar pembebasan bersyarat dari hukuman 2014 dan menghadapi hukuman penjara lebih lanjut karena pemerintah mengajukan tuntutan baru.

Keputusan tersebut dibuat terkait persyaratan penahanan Navalny, menurut catatan pengadilan, dan bukan merupakan pembalikan dari hukuman penggelapan tahun 2014 terhadap Navalny, yang secara luas dipandang bermotif politik. Dia dijadwalkan hadir di pengadilan untuk mengajukan banding atas keputusan tersebut minggu ini.

Salinan putusan yang diunggah secara daring mengatakan Navalny harus dibebaskan dengan segera. Menteri Kehakiman Rusia, Konstantin Chuychenko, menyebut keputusan itu tidak dapat diterapkan.

"Tidak ada dasar hukum untuk membebaskan orang ini dari tahanan," ujar Chuychenko.

Rusia mengadopsi amandemen konstitusi baru tahun lalu yang mengatakan Moskow memiliki hak untuk mengabaikan keputusan hukum internasional yang melanggar kedaulatannya. Rusia juga telah mengabaikan keputusan kunci ECHR di masa lalu, termasuk perintah Juli 2014 untuk membayar €1,9 miliar sebagai kompensasi kepada pemegang saham kerajaan minyak Yukos yang dirakit oleh oligarki Mikhail Khodorkovsky. 

baca juga: Vonis Penjara Navalny Tuai Kecaman Dunia

Khodorkovsky dipenjara selama hampir satu dekade karena penggelapan pajak dan tuduhan penipuan dan perusahaan itu dibubarkan dan dijual ke perusahaan yang dikendalikan negara.

Rusia bergabung dengan Dewan Eropa pada tahun 1996. Di bawah Putin, mereka semakin bentrok dengan badan tersebut dan mengancam akan keluar. Moskow kehilangan hak suaranya di sidang paripurna dewan pada tahun 2014 karena invasi ke Ukraina, dan secara kontroversial, pada 2019. (The Guardian/OL-3)

BERITA TERKAIT