18 January 2021, 01:30 WIB

Eropa Soroti Produksi Uranium Iran


MI | Internasional

NEGARA-NEGARA besar Eropa telah menyuarakan keprihatinan yang mendalam atas rencana Iran untuk memproduksi logam uranium. Mereka memperingatkan bahwa Teheran tidak memiliki penggunaan sipil yang kredibel untuk elemen tersebut.

Iran telah menandatangani larangan hingga 15 tahun untuk memproduksi atau memperoleh logam plutonium atau uranium atau paduannya di bawah Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA) yang ditandatangani pada 2015 dengan pihak Barat.

“Produksi logam uranium memiliki potensi implikasi militer yang serius,” kata menteri luar negeri Inggris, Prancis, dan Jerman dalam pernyataan bersama yang dikutip harian The Guardian, kemarin.

“Kami sangat mendesak Iran untuk menghentikan kegiatan ini dan kembali mematuhi komitmen JCPOA tanpa penundaan lebih lanjut jika serius untuk mempertahankan kesepakatan,” tambah mereka.

Seruan mereka datang setelah Badan Energi Atom Internasional (IAEA) mengatakan Iran telah memberi tahu pengawas nuklir bahwa
mereka sedang memajukan penelitian tentang produksi logam uranium, yang bertujuan menyediakan bahan bakar canggih untuk reaktor penelitian di Teheran.

Dalam menanggapi pernyataan para menteri luar negeri, organisasi energi atom Iran mendesak IAEA untuk memberikan jawaban agar menghindari terjadinya kesalahpahaman. Mereka juga mengatakan belum menyajikan kuesioner informasi desain pabrik logam uranium kepada pengawas.

Organisasi tersebut mengatakan mereka berharap IAEA tidak akan menyebabkan kesalahpahaman lebih lanjut di masa depan, dengan menahan diri dari menyebutkan perincian yang tidak perlu dalam laporan lembaga itu.

Kesepakatan penting 2015 yang disepakati antara Iran dan Amerika Serikat, Tiongkok, Rusia, Inggris, Prancis, dan Jerman untuk
membatasi program nuklir Teheran sebagian besar telah ditinggalkan sejak Donald Trump menarik keluar AS dari kesepakatan itu pada 2018 dan menerapkan kembali sanksi keras kepada Iran. Kini pemerintah Iran telah mengisyaratkan kesiapan untuk berunding kembali dengan presiden terpilih Joe Biden. (Nur/X-11)


 

BERITA TERKAIT