07 August 2020, 20:08 WIB

58 Ribu Orang Teken Petisi agar Libanon di bawah Mandat Prancis


Faustinus Nua | Internasional

Puluhan ribu orang menandatangani petisi yang menyerukan agar Libanon ditempatkan di bawah mandat Prancis. Hingga Jumat (7/8) setidaknya 58.000 orang telah menandatangani petisi online yang dibuat oleh warga Libanon itu sejak Rabu (5/8).

Petisi itu berisikan keinginan untuk menempatkan Libanon di bawah mandat Prancis selama 10 tahun ke depan. Lantaran pemerintahan saat ini dinilai telah gagal dan tidak mampu mengelola negara itu.

"Pejabat Libanon jelas menunjukkan ketidakmampuan total untuk mengamankan dan mengelola negara. Dengan sistem yang gagal, korupsi, terorisme dan milisi, negara baru saja mencapai nafas terakhirnya," demikian bunyi petisi itu seperti dilansir Al Jazeera. "Kami percaya Libanon harus kembali di bawah mandat Prancis untuk membangun pemerintahan yang bersih dan tahan lama."

Baca Juga: Simpati dan Dukungan Mengalir ke Libanon

Namun, warga lainnya mengecam petisi tersebut sebagai sarana untuk melanjutkan kolonialisme Prancis.

Bertepatan dengan kunjungan Presiden Prancis Emmanuel Macron membuat warga menaruh harapan baru. Banyak yang merasa tersentuh dengan kedatangan pemimpin dunia pertama ke kota yang hancur akibat ledakan itu.

Bahkan ketika Macron tiba di lokasi ledakan dan menyusuri jalan Gemmamyze, banyak warga mengerumuninya dan menyerukan perubahan rezim sambil berteriak, "Revolusi!" Ada juga yang berkata, "Anda adalah harapan kami satu-satunya."

Baca Juga: KBRI Beirut Pastikan Semua WNI di Libanon Aman dari Ledakan

Warga juga mengungkapkan keputusasaan mereka terhadap kondisi pemerintahan di negara itu. Seorang wanita bahkan menangis dan meminta agar Prancis tidak memberikan sumbangan secara langsung ke pemerintah. Lantaran dikhawatirkan bantuan itu justru akan kembali digunakan untuk korupsi.

Macron pun berusaha menenangkan dan merenspons. "Tidak, saya ingin menyerahkannya kepada kalian, melalui LSM, di bawah pengawasan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tapi kita perlu mengubah sistem politik," ujarnya seperti dilansir ABC News.

Sebelumnya, di pusat Kota Beirut terjadi demonstrasi massa anti-pemerintah. Aksi itu sempat mengkhwatirkan pihak keamanan karena para demonstran mulai membakar dan merusak fasilitas publik. Kepolisian kota terpaksa membubarkannya dengan menembakan gas air mata. (Van/AlJazeera/ABCNews/OL-10)

BERITA TERKAIT