Kekarantinaan Kesehatan


Caksono - 07 May 2020, 07:00 WIB

<< Geser untuk informasi lebih lanjut >>>

SEJAK 2018, Indonesia punya UU Kekarantinaan Kesehatan untuk melindungi kesehatan masyarakat.

Jenis Karantina
UU No. 6 Tahun 2018

Keputusan karantina harus didasarkan pada pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman, efektifitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan.

1. Karantina rumah
2. Karantina rumah sakit
3. Karantina wilayah (ditetapkan pemerintah pusat/menteri)
4. Pembatasan sosial berskala besar atau PSBB (ditetapkan pemerintah pusat/menteri)
    a. Peliburan sekolah dan tempat kerja
    b. Pembatasan kegiatan keagamaan dan atau
    c. Pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas
5. Karantina di pintu masuk (ditetapkan pemerintah pusat)
    a. Pelabuhan
    b. Bandara
    c. Pos lintas batas negara

Penanggung Jawab Karantina
Pemerintah pusat bertanggung jawab menyelenggarakan kekarantinaan kesehatan di pintu masuk dan di wilayah secara terpadu. Pemerintah pusat dapat melibatkan pemerintah daerah.

Ketersediaan Sumber Daya oleh Pusat dan Daerah
Pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap ketersediaan sumber daya yang diperlukan dalam penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan.


Penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan

Pintu Masuk:

  • Pelabuhan
  • Bandar udara
  • PLBDN*

Objek:
Alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan

Wilayah:

  • Karantina rumah
  • Karantina wilayah
  • Karantina rumah sakit
  • Pembatasan sosial

Objek:
Alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan

Pemerintah pusat bertanggung jawab menyelenggarakan Kekarantinaan Kesehatan di pintu masuk dan di wilayah secara terpadu.

*PLBDN: Pos Lintas Batas Darat Negara

BERITA TERKAIT