6 Poin Bantuan Sosial Atasi Dampak Virus Korona


Caksono - 01 April 2020, 08:00 WIB

<< Geser untuk informasi lebih lanjut >>>

PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan enam poin bantuan sosial (bansos) yang diberikan pemerintah bagi masyarakat terdampak pandemi virus korona (covid-19).

Hal itu diungkapkan dalam keterangan pers video yang disampaikan di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa (31/3), yang disitat dari laman setkab.go.id.
 
1. Program keluarga harapan (PKH).

Jumlah keluarga penerima akan ditingkatkan dari 9,2 juta menjadi 10 juta keluarga penerima manfaat, sedangkan besaran manfaatnya akan dinaikkan 25%.

"Misalnya, komponen ibu hamil naik dari Rp2,4 juta menjadi Rp3 juta per tahun, komponen anak usia dini, Rp3 juta per tahun, komponen disabilitas Rp2,4 juta per tahun. Dan kebijakan ini efektif mulai April 2020," ujar Presiden.

2. Kartu Sembako.

Jumlah penerima akan dinaikkan dari 15,2 juta penerima menjadi 20 juta penerima manfaat, dan nilainya naik 30% dari Rp150 ribu menjadi Rp200 ribu dan akan diberikan selama 9 bulan.

3. Kartu Prakerja.

Anggaran Kartu Prakerja dinaikkan dari Rp10 triliun menjadi Rp20 triliun. "Jumlah penerima manfaat menjadi 5,6 juta orang, terutama ini adalah untuk pekerja informal serta pelaku usaha mikro dan kecil yang terdampak Covid-19. Dan nilai manfaatnya adalah Rp650.000-1.000.000 per bulan selama 4 bulan ke depan," jelas Presiden.

4. Tarif listrik.

Kepala Negara menyampaikan untuk pelanggan listrik 450 VA yang jumlahnya sekitar 24 juta pelanggan akan digratiskan selama 3 bulan ke depan, yaitu untuk April, Mei, dan Juni 2020.

"Sedangkan untuk pelanggan 900 VA yang jumlahnya sekitar 7 juta pelanggan akan didiskon 50% atau hanya membayar separuh saja untuk April, Mei, dan Juni 2020," ujarnya.

5. Antisipasi kebutuhan pokok.

Pemerintah mencadangkan Rp25 triliun untuk pemenuhan kebutuhan pokok serta operasi pasar dan logistik.

6. Keringanan pembayaran kredit.

Kepala Negara menyampaikan bahwa bagi para pekerja informal, baik itu ojek online, sopir taksi, dan pelaku UMKM, nelayan, dengan penghasilan harian, dengan kredit di bawah Rp10 miliar, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan aturan mengenai hal tersebut berlaku April. "Telah ditetapkan prosedur pengajuannya, tanpa harus datang ke bank atau perusahaan leasing, cukup melalui email atau media komunikasi digital seperti Whatsapp (WA)," jelasnya. (X-15)       

BERITA TERKAIT