Gugatan 02 Terjawab sebelum MK Bersidang


caksono - 13 June 2019, 23:30 WIB

Pendaftaran pada Jumat (24/5) malam yang dilanjutkan dengan perbaikan permohonan pada Senin (10/6).

Mereka menggugat sejumlah hal. Mulai dari daftar pemilih tetap (DPT), perhitungan berbasis teknologi informasi (TI) Komisi Pemilihan Umum (KPU), yakni Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng), formulir C7 atau daftar hadir pemilih di tempat pemungutan suara (TPS) yang dihilangkan, hingga posisi Ma'ruf Amin sebagai Dewan Pengawas Syariah di BNI dan Mandiri Syariah.

Di mana, BPN menganggap BNI dan Mandiri Syariah sebagai badan usaha milik negara (BUMN). Dan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu mengharuskan calon presiden dan wakil presiden menyertakan surat pengunduran diri dari jabatan karyawan atau pejabat BUMN atau BUMD.

Dalam beberapa kesempatan, persoalan-persoalan itu sebenarnya sudah terjawab sebelum Mahkamah Konstitusi (MK) bersidang.

BERITA TERKAIT