GAGASAN Mendikbudristek Nadiem Makarim tentang marketplace guru dapat direalisasikan sepanjang memenuhi tiga syarat utama. Ide tersebut sejatinya bernilai positif untuk memastikan percepatan rekrutmen para guru honorer.
Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengatakan, ada tiga syarat utama yang harus dijadikan pedoman. Pertama, platform yang direncanakan itu harus benar-benar diisi oleh mereka yang lulus passing grade.
"Mereka juga harus yang benar-benar belum diusulkan dan belum direkrut. Jadi benar-benar tepat sasaran, karena banyak sekali guru yang belum bernasib baik. Harus dengan syarat itu,” katanya dalam keterangan, Senin (5/6/2023).
Kedua, platform itu harus dieksekusi sebagai platform nonprofit. Senator asal Jawa Timur itu tidak ingin platform tersebut memiliki muatan bisnis.
"Platform ini tak boleh ada unsur komersial. Tidak boleh ada platform fee yang dibebankan kepada user. Harus bisa diakses secara cuma-cuma alias gratis, karena memang niatnya harus sebagai solusi kementerian," imbuh dia.
Tokoh asal Bugis yang besar di Surabaya itu kemudian menuturkan syarat terakhir. Menteri Nadiem diminta mengganti nama platform tersebut. Bukan marketplace guru, melainkan memakai nama yang lebih elegan.
"Misal 'Guruku', 'Database Guru' atau 'Living Database Guru' agar tidak sama seperti platform jual beli barang," tegas LaNyalla.
Sebelumnya, Menteri Nadiem mengklaim gagasan marketplace guru untuk mengatasi tenaga guru honorer yang terjadi selama bertahun-tahun. Ia sudah mendiskusikan itu dengan Kemenkeu, Kemendagri, dan Kemenpan-RB.
Menurut Nadiem, marketplace guru merupakan database bagi semua sekolah untuk dapat mencari siapa saja orang yang bisa menjadi pendidik atau diundang ke sekolah tersebut.
"Marketplace untuk talent guru, di mana akan ada suatu tempat di mana semua guru-guru yang boleh mengajar masuk ke dalam sebuah data base yang bisa diakses oleh semua sekolah yang ada di Indonesia," kata Nadiem.(RO/A-3)
