MENDORONG peran dan partisipasi perempuan dalam perdamaian, Wahid Foundation (WF) bersama Japan Tobacco International (JTI) Indonesia meresmikan kerja sama mengembangkan Desa Damai di daerah Banyuwangi, Jawa Timur.
Peresmian program ini turut dihadiri Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Kanasugi Kenji,
Kedutaan Jepang merupakan salah satu pihak yang turut merancang terbentuknya Desa Damai, sebuah program yang diyakini mampu meningkatkan ketahanan masyarakat dari potensi konflik.
Baca juga: Program Desa Damai Perkuat Perempuan sebagai Agen Perdamaian
Desa Damai merupakan program WF yang telah dicanangkan sejak 2017 lalu. Program ini diciptakan sebagai upaya untuk meminimalisir konflik masyarakat sosial dan mencegah pengaruh radikalisme, melalui pemberdayaan masyarakat.
Program Desa Damai yang didukung oleh JTI Indonesia ini akan ditujukan kepada komunitas di dua desa yang ada di Banyuwangi.
Dalam kesempatan ini, Yenny Wahid, Direktur Wahid Foundation memberikan apresiasi atas dukungan JTI serta Kedutaan Jepang terhadap program Desa Damai.
Diterapkan di Lebih dari 2200 Desa
Yenny menyampaikan saat ini program ini telah berhasil diterapkan di lebih dari 2200 desa di Indonesia, dan sinergi dari berbagai pihak akan membantu program ini dapat terlaksana di lebih banyak wilayah di Indonesia, khususnya di daerah dengan potensi konflik.
Baca juga: Desa Damai Rancang Rencana Aksi Cegah Kekerasan dan Konflik
Yenny juga memaparkan bahwa Program Desa Damai di Banyuwangi akan berfokus pada pemberdayaan ekonomi terhadap para pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM), khususnya bagi para perempuan yang telah terpukul karena situasi krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19 yang berkepanjangan.
“Di Peace Village, WF mengambil pendekatan pemberdayaan ekonomi kepada para pelaku UKM sebagai salah satu jalan masuk penyampaian programpenting memperkuat resiliensi," kata Yenni.
"Pemberdayaan ekonomi merupakan pendekatan strategis dalam pencegahan dan pengendalian konflik sosial ekonomi yang sering terjadi di masyarakat," jelasnya.
"Dengan meletakkan perempuan sebagai aktor utama, pemberdayaan ekonomi menjadi wahana interaksi sosial sekaligus dalam konflik seperti ini, salah satu faktor pemicunya adalah kondisi ekonomi yang minim, sehingga perempuan diharapkan dapat mengambil peran dalam upaya peningkatan taraf hidup,” papar Yenni.
Baca juga: Wahid Foundation Berkolaborasi dengan Banyak Pihak Mewujudkan Ruang Digital yang Toleran
Terkait kontribusinya dalam program ini, Manos Koukourakis, Presiden Direktur JTI Indonesia mengatakan bahwa pihaknya merasa terdorong untuk ikut mengembangkan program Desa Damai.
Pasalnya JTI menyakini bahwa hidup dalam kondisi aman dan damai merupakan hak setiap orang.
Untuk itu, ia berharap bahwa kontribusi JTI dapat menyentuh komunitas-komunitas yang saat ini belum sepenuhnya berdaya.
“Kami percaya bahwa ekosistem yang kondusif adalah kunci untuk menjadikan Indonesia semakin maju. Karena itu, kami mendukung terciptanya lebih banyak Desa Damai, khususnya di daerah-daerah yang memiliki tantangan ekonomi dan sosial yang tinggi," jelsnya.
"Kami berharap program bersama dengan JTI Indonesia ini akan memberi manfaat yang signifikan bagi komunitas desa di Banyuwangi,” ucap Manos.
Direktur Eksekutif Wahid Foundation Mujtaba Hamdi memaparkan alasan pemilihan kedua desa di Banyuwangi tersebut.
Mujtaba menjelaskan bahwa kedua desa memiliki latar belakang dan potensi konflik masyarakatekonomi, pendidikan dan keragaman sosial yang berbeda,
Baca juga: Wahid Foundation: Jernihkan Kekeliruan dalam Maknai Islamofobia
"Kondisi itu pada satu sisi membentuk kerentanan konflik namun di sisi lain menjadi potensi kolaborasi belum mampu membangun untuk ketahanan masyarakat yang baik sosial yang kuat," jelasnya.
“Dalam proses menciptakan mengembangkan Desa Damai di kedua desa ini, WF akan melakukan intervensi melalui dua hal utama," katanya.
Pertama, memberikan penguatan mekanisme jaga damai tentang (peace building), serta keterampilan usaha.
"Kedua, WF memberikan Pembinaan pembinaan kurasi produk, inisiasi koperasi, dan akses ke pasar digital dan konvensional yang lebih luas,” ungkap Mujtaba. (RO/S-4)
