27 March 2023, 20:05 WIB

Pemerintah Usulkan Tambahan Substansi Pengaturan pada RUU Kesehatan


M. Iqbal Al Machmudi |

PEMERINTAH mengusulkan tambahan substansi pengaturan pada Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan tentang kebijakan standar, sistem, dan tata kelola sediaan farmasi dan alat kesehatan pada kondisi KLB, wabah, dan bencana, sehingga Indonesia memiliki ketahanan pada segala kondisi yang terjadi, termasuk terhadap akses sediaan farmasi dan alat kesehatan global.

Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono menjelaskan posisi pemerintah adalah menetapkan tujuan utama yang ingin diraih yakni ketahanan kefarmasian dan alat kesehatan. Hal itu didefinisikan agar terpenuhinya kebutuhan sediaan farmasi dan alat kesehatan dalam setiap kondisi.

"Landasan hukum yang kita buat ini merupakan penyempurnaan yang sudah ada sebelumnya di bidang farmasi dan alat kesehatan. RUU ini akan jadi landasan untuk melakukan pembangunan kesehatan ke depan dengan transformasi kesehatan," kata Dante, Senin (27/3).

Baca juga: KPK Endus Penyaluran Fiktif Bansos Beras Kemensos

Baca juga: Peneliti Unas dan Rutgers University Koleksi 501 Ekstrak Tumbuhan Berpotensi Obat

Dante mengajak seluruh komponen masyarakat memanfaatkan RUU Kesehatan sebagai kolaborasi bersama pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan dalam meningkatkan kemandirian sediaan farmasi dan alat kesehatan.

“Kita akan pecahkan bersama masalah yang ada, seperti ketergantungan terhadap bahan baku impor, serta hambatan penelitian-pengembangan obat dan alat kesehatan," ujarnya,

Sektor farmasi dan alkes masih bergantung pada impor secara signifikan. Sebanyak 90% bahan baku obat untuk produksi farmasi lokal masih diimpor, dan 88% transaksi alat kesehatan tahun 2019-2020 di e-katalog merupakan produk impor, 0,2% total GDP digunakan untuk penelitian dan pengembangan terbilang rendah jika dibandingkan USA (2.8%) bahkan Singapura (1.9%).

Pelaksanaan uji klinik di Indonesia 7,6% dari total uji klinik di negara ASEAN. Jumlah uji klinik yang dilakukan di Indonesia yakni 787 uji klinik lebih rendah dari Thailand 3.053 dan Singapura 2.893 uji klinik.

"Solusinya dilakukan melalui regulasi yang mengatur penggunaan bahan baku produksi dalam negeri dan insentif terkait, serta regulasi yang membentuk ekosistem riset dalam mendukung inovasi obat dan alat kesehatan," ungkapnya. (H-2)

BERITA TERKAIT