Pemerintah akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp250 miliar untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di lingkungan pesantren pada 2023. Anggaran itu akan disiapkan melalui skema Dana Abadi Pesantren yang bersumber dari Dana Abadi Pendidikan. Penyiapan anggaran tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang digelar di Gedung Kementerian Agama (Kemenag), Selasa (7/3), dan dihadiri para pimpinan Kementerian Agama dan LPDP Kementerian Keuangan.
Sekjen Kemenag Nizar Ali mengapresiasi langkah-langkah percepatan yang dilakukan LPDP untuk merealisasikan Dana Abadi Pesantren. Hal itu seharusnya memang bisa dilakukan mengingat sekarang sudah ada regulasi yang menjadi payung hukum.
“Dana Abadi Pesantren merupakan mandat dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren. Kalangan pesantren juga sudah menunggu-nunggu kapan Dana Abadi Pesantren ini bisa diwujudkan,” ujar Nizar Ali selepas rapat.
Baca juga: Keren! Siswa Madrasah Lolos Beasiswa di Lima Universitas Dunia
Di tempat yang sama, Dirjen Pendidikan Islam Kemenag Muhammad Ali Ramdhani menjelaskan Dana Abadi Pesantren nantinya akan ditujukan untuk pembiayaan beasiswa gelar atau nongelar, untuk jenjang S1, S2, dan S3, baik di dalam maupun di luar negeri.
“Karena Dana Abadi Pesantren bersumber dari Dana Abadi Pendidikan, peruntukannya hanya untuk fungsi pendidikan, bukan untuk yang lainnya. Tidak boleh untuk dakwah atau pemberdayaan masyarakat sebagaimana fungsi yang dijalankan oleh pesantren selama ini. Bahkan untuk dukungan pelaksanaan atau manajemen pun tidak boleh karena aturannya memang demikian,” terang Ramdhani.
Baca juga: DPR: Wajib Masuk Sekolah Pukul 5 Pagi Sudah Tepat
Sementara itu, Direktur Beasiswa LPDP Dwi Sularso menyambut baik dan mendukung percepatan penggunaan Dana Abadi Pesantren.
“Pihak Kemenag tentu lebih memahami kebutuhan apa yang diperlukan oleh pesantren. Hal-hal yang bermuara pada kebutuhan untuk menyiapkan generasi Indonesia unggul dan andal, yang memiliki komitmen kebangsaan, tentu akan kita dukung sepenuhnya, termasuk dari warga pesantren,” ujar Dwi Sularso.
Sebagai tindak lanjut, tim Kemenag dan LPDP akan membahas langkah-langkah teknis, utamanya dengan melengkapi dokumen yang diperlukan,. Dengan begitu, beasiswa khusus untuk kalangan pesantren ini dapat segera dibuka pada tahun tahun ini. (Z-11)
