14 February 2023, 14:07 WIB

DPR Desak Presiden Tuntaskan Carut Marut Seleksi PPPK Guru


Faustinus Nua |

WAKIL Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf merasa kecewa dengan komitmen Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek) terkait seleksi ASN PPPK Guru 2022. Hingga kini tidak ada kepastian hasil seleksi akan diumumkan, sementara nasib para guru honorer kian tak menentu.

"Kecewa sekali dengan komitmen pemerintah menyelesaikan masalah PPPK ini. Karena rencana Februari-Maret sudah selesai. Lalu ditunda dan belum ada kepastian," ujarnya kepada Media Indonesia, Selasa (14/2).

Menurutnya dari komitmen Kemendikbud-Ristek, seleksi PPPK 2022 harus selesai di bulan Februari - Maret 2023. Selajutnya akan dilakukan seleksi PPPK 2023 sehingga bisa mengejar target rekrutmen 1 juta guru.

Penundaan ini, kata politisi Demokrat itu, tidak hanya mengganggu jadwal seleksi selanjutnya. Di sisi lain ada para guru honorer yang harus hidup tanpa digaji lantaran sudah dinyatakan lulus passing grade.

Baca juga: PB IDI Kirim Relawan Tenaga Medis untuk Bantu Gempa Turki

"Jika ditunda harus jelas kepastiannya sampai kapan. Karena para guru sudah banyak yang telah lulus P1 tapi belum dapat gaji. Bahkan yg dari swasta sudah dikeluarkan dari sekolahnya dan tidak mendapat pemasukan apa apa sampai saat ini," imbuhnya.

DPR sejauh ini terus berupaya menekan pemerintah agar bisa menuntaskan masalah ini. Di Komisi X sejak tahun lalu sudah diusulkan menjadi pansus dan dibawa ke pimpinan DPR yang sampai sekarang juga belum mendapat respon.

Melihat tata kelola seleksi PPPK Guru yang kian hari kian buruk. Dede menyampaikan bahwa sudah saatnya Presiden Joko Widodo turun tangan. Masalah kesejahteraan guru sangat penting untuk masa depan Indonesia, untuk generasi Indonesia yang lebih baik.

"Kami terus mendorong agar sebaiknya Presiden mau turun tangan menyelesaikan masalah ini segera. Ini lebih urgent jika dibandingkan masalah Merdeka Belajar saja," tandasnya.

Adapun, pengumuman seleksi PPPK Guru sejatinya dijadwalkan pada awal Februari. Akan tetapi hingga kini masih ditunda dan belum ada penyampaian lanjutan. (OL-4)

BERITA TERKAIT