PEMERINTAH Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi telah menandatangani kesepakatan penyelenggaraan ibadah haji 1444 H/2023 M. Kesepakatan tersebut ditandatangani oleh Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas bersama Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq F Al Rabiah di Jeddah.
Ikut menyaksikan penandatangan pada Minggu (8/1) ini, yaitu Ketua Komisi VIII DPR Ashabul Kahfi, Dirjen Penyenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief, serta Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah.
"Alhamdulillah misi haji 2023 dimulai. Saya hari ini menandatangani kesepakatan haji dengan Menteri Haji Saudi. Kuota haji Indonesia tahun ini sebesar 221.000 jemaah," jelas Yaqut, Minggu (8/1).
"Kuota itu terdiri atas 203.320 jemaah haji reguler dan 17.680 jemaah haji khusus. Adapun untuk petugas, tahun ini kita mendapat 4.200 kuota," sambungnya.
Baca juga: Indeks Kepuasan Haji 2022 Capai 90,45, Menag: Terima Kasih Jemaah
Selain tentang kuota, kesepakatan ini juga mengatur tentang pendaratan (landing) pesawat di Jeddah dan Madinah, serta beberapa kebijakan terbaru terkait pelayanan ibadah haji.
Dalam pembicaraan dengan Menteri Haji Saudi, disepakati juga soal tidak adanya pembatasan usia. Diketahui, akibat pandemi covid-19, pemerintah Arab Saudi membatasi usia jemaah haji. Saat itu, Saudi menerapkan syarat usia jemaah haji 2022 di bawah 65 tahun.
"Sesuai kesepakatan, tahun ini sudah tidak ada pembatasan usia jemaah haji. Artinya, jemaah 65 tahun ke atas juga dapat berangkat haji tahun ini," ungkap Yaqut.
Pertemuan dengan Menteri Tawfiq juga dimanfaatkan untuk melobi tambahan kuota bagi Indonesia. Gus Men, sapaan akrabnya, menyebut antrean jemaah haji Indonesia sangat panjang. Pihaknya berharap ada tambahan kuota bagi Indonesia, sehingga bisa mengurangi antrean.
Baca juga: Wakil Ketua Komisi VIII DPR Sebut Biaya Haji Perlu Dikaji Ulang
Adapun Menteri Tawfiq mengaku senang untuk bisa memberikan tambahan kuota jemaah haji Indonesia. Apalagi, Indonesia merupakan negara penting bagi Saudi. Namun, saat ini negaranya tetap mengedepankan kenyamanan dan keselamatan jemaah haji.
"Kenyamanan dan keselamatan ini prioritas. Namun saya katakan, Indonesia akan selalu mendapatkan prioritas dalam memperoleh kuota tambahan," ujarnya memastikan.
"Mungkin ada negara yang mengurangi jemaah hajinya, sehingga kuota bisa diberikan ke Indonesia. Semua tentu sudah rindu berhaji (dalam kondisi normal)," imbuh Tawfiq.
Lebih lanjut, dia menekankan bahwa transformasi pelayanan jemaah haji di Arab Saudi terus dilakukan. Menurutnya, saat ini sudah tidak ada lagi muassasah. Namun, penyenggaraan haji dilakukan oleh syarikah atau perusahaan.(OL-11)
