WAKIL Presiden Ma’ruf Amin menyayangkan terjadinya kegaduhan soal penggunaan dana Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) untuk perbaikan rumah 50 kader PDIP di Jawa Tengah.
Seharusnya, dana yang berasal dari umat tersebut tidak dipolitisasi untuk kepentingan partai politik tertentu. “Jangan dipartainisasi atau dipolitisasi, karena bantuan itu diberikan ke orang,” tegas Ma'ruf saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Rabu (4/1).
Diketahui, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo membantu rehabilitasi rumah 50 kader PDIP dengan menggunakan dana dari Baznas. Kegiatan menjelang HUT ke-50 PDIP itu diunggah Ganjar dalam akun Twitter-nya pada 30 Desember 2022.
Baca juga: Bantuan Baznas Jadi Polemik, Ganjar Perintahkan Ditarik
Namun, kemudian dihapus setelah ramai disorot publik. Ganjar juga meminta agar bantuan dari Baznas yang belum dicairkan, segera ditarik kembali.
Menurut Ma’ruf, seharusnya pemberian bantuan dari Baznas tidak dikaitkan dengan unsur partai. Namun, berdasarkan kepatutan atau mustahiq. “Harus terkait dengan siapa yang berhak apapun partainya,” imbuhnya.
Dirinya pun meyakini bahwa orang yang mendapatkan bantuan, memiliki keterkaitan dengan partai tertentu. Baznas ditegaskannya sudah mempunyai aturan dalam pemberian bantuan kepada pihak yang mustahiq. Dalam hal ini, bentuknya bisa konsumtif atau perbaikan rumah.
Baca juga: Pakar Nilai Sistem Pemilu Terbuka Lemahkan Demokrasi
“Namun bantuan tersebut tetap diberikan tanpa memandang partainya apa,” kata Ma'ruf.
Pengamat politik pemerintahan dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Ridho Al Hamdi, juga menilai seharusnya Ganjar lebih berhati-hati dalam mengadakan kegiatan politik. “Ini persoalan etika pejabat publik yang menggunakan dana publik. Harus transparan. Masak hanya untuk partai tertentu saja,” ujarnya ketika dihubungi.
Sebenarnya, lanjut Ridho, praktik yang dilakukan Ganjar pun dilakukan oleh sejumlah kepala daerah. Namun yang menjadi persoalan, Ganjar saat ini tengah menjadi sorotan, karena disebut-sebut bakal maju dalam Pilpres 2024.
“Ya tidak salah, apabila kemudian ada yang menggoreng isu ini menjadi isu politik,” pungkasnya.(OL-11)
