20 December 2022, 22:40 WIB

DPR : Revisi Tarif Pulau Komodo Hidupkan Ekonomi Domestik


Naufal Zuhdi |

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno mengungkapkan pemberlakuan tarif baru kawasan Taman Nasional Komodo (TNK) sebesar Rp3,75 juta per orang telah dibatalkan.

Dalam menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia, Dedi Mulyadi mengatakan bahwa DPR sudah melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) membahas tentang wisata Pulau Komodo.

"Kita sudah melakukan RDP dengan KLHK yang didalamnya bahwa wisata pulau komodo diharapkan bertitik fokus pada upaya kita membangun konservasi kawasan wisata," ucap Dedi saat dihubungi, Selasa (20/12).

"Dari konservasi itu diharapkan memiliki implikasi pada pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat dan kemudian penyelenggara-penyelenggara jasa kepariwisataan lokal harus tumbuh dengan baik," ucap Dedi.

Menurutnya, tarif yang sebelumnya diumumkan oleh pemerintah akan memiliki implikasi yang cukup luas terhadap pengelola jasa kepariwisataan di Pulau Komodo karena itu tidak akan terjangkau oleh wisatawan terutama wisatawan domestik.

"Revisi terhadap tarif itu diharapkan bisa dijadikan bahan evaluasi sehingga seluruh kebijakan yang terkait dengan penyelenggaraan kegiatan jasa kepariwisataan di Pulau Komodo itu bisa menghidupkan kembali ekonomi domestik dan kemudian menumbuhkan minat orang untuk datang baik wisatawan lokal maupun wisatawan domestik," jelas Dedi.

Lanjut Dedi, persoalan terkait konservasi tidak terlalu terkait hanya dengan persoalan tarif masuk, karena sumber pendapatan bukan hanya persoalan tarif, tetapi banyak sumber pendapatan yang bisa tumbuh di Pulau Komodo tersebut seperti misalnya di kawasan pulau tumbuh perhotelan, dari perhotelan ada jasa pajak perhotelan.

"Jasa pajak perhotelan yang kemudian dampak dari pengembangan wisata Komodo itu bisa didorong oleh Pemerintah Daerah untuk jasa konservasi juga. Kemudian negara seiring sekarang sedang dibuatnya revisi Undang-Undang konservasi disitu juga nanti ada dorongan untuk membangun insentif bagi daerah yang memiliki kawasan konservasi," lugasnya. (H-2)

BERITA TERKAIT