HUTAN hadir dengan beragam anugerah yang siapa pun bisa mengambil manfaatnya. Salah satu bentuk pemanfaatan hutan adalah ekowisata.
Menurut Direktorat Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Eko Nopriadi, potensi ekowisata berbasis Perhutanan Sosial terlalu besar untuk disia-siakan begitu saja.
Hal itu ia sampaikan dalam Festival Pengembangan Usaha dan Pasar Perhutanan Sosial (PUsPa) yang digelar oleh The Asia Foundation (TAF) bekerja sama dengan Perkumpulan untuk Peningkatan Usaha Kecil (PUPUK) dan segenap Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) pendamping Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS), pada Kamis (27/10).
Eko menyebut, setidaknya ada tiga model pemanfaatan hutan, yaitu hasil
hutan kayu, non-kayu, dan jasa lingkungan. Ekowisata masuk kategori yang ketiga.
"Dari situ kita bisa memahami bahwa skema perhutanan sosial memang,
selain untuk menjaga hutan agar tetap lestari, adalah untuk menekan
jumlah kemiskinan di Indonesia," katanya dalam kegiatan daring tersebut.
Model-model pemanfaatan tersebut, ungkap Eko, akan bisa berjalan efektif ketika pengelolaan di dalamnya bagus.
Tata Kelola yang ia maksud mencakup pengelolaan kelembagaan atau
kapasitas masyarakat, kawasan, dan usaha. "Untuk konteks ekowisata
khususnya tata kelola kelembagaan memainkan peran kunci, yakni tentang
pentingnya meningkatkan kapasitas SDM," tambah Eko.
PUPUK Indonesia
Untuk kepentingan tersebut, Sekretaris Jenderal PUPUK Indonesia Early
Rahmawati mengatakan, pihaknya komitmen guna melakukan pendampingan
terhadap masyarakat yang tergabung dalam KUPS.
Acara yang merupakan seri ke-2 dari Festival PUsPA ini merupakan
wadah untuk berbagi pengalaman satu sama lainya, utamanya yang telah
mendapatkan pendampingan selama satu tahun melalui program Selamatkan
Hutan dan Lahan melalui Perbaikan Tata Kelola (SETAPAK) III.
"Ini merupakan kegiatan untuk sharing pengalaman selama satu tahun
pendampingan dalam program Setapak III, sehingga pelaku usaha bisa
mengembangkan bisnisnya," kata Rahmawati.
PUPUK sebagai LSM memang sangat memperhatikan Usaha Kecil di Indonesia. "Kami berkomitmen untuk selalu mengembangkan UMKM di Indonesia, khususnya yang berbasis PS," imbuhnya.
Dampak konkret dari adanya PS berikut aspek filosofisnya tadi dirasakan
oleh pelaku ekowisata di Sulawesi Selatan (Sulsel), Hardiono. Sebagai
bagian dari KUPS Ekowisata Bure Marimbunna, dia mengaku banyak dibantu dengan adanya izin akses PS.
Hardiono menceritakan, sebelum berjumpa dengan KUPS, ia dan kelompoknya
harus menyewa lahan untuk bisnis ekowisatanya. "Yang sekarang kami
tempati itu adalah lokasi kedua ya. Lokasi awal, kami harus mengontrak," kata Hardiono.
Dia mengaku, pada 2017, kelompoknya sempat bingung untuk mengembangkan bisnis ekowisata sampai akhirnya mereka berjumpa dengan KUPS. Di sisi lain, bisnis ekowisata semakin menemukan momentumnya ketika pandemi covid-19 usai.
Mitigasi bagus
Berdasarkan paparan Direktur PT Via Via Jogja Sri Mujiyati, belakangan
ada perubahan tren di bidang eco-tourism di Indonesia. Semakin ke sini,
ungkapnya, kecenderungan pasar mengarah pada standar destinasi wisata
yang sistem mitigasinya bagus, sehat, dan tidak berdampak rusak pada
alam.
"Ini adalah peluang besar bagi industri ekowisata," tegas Muji, sapaan
akrabnya.
Meski demikian, industri ekowisata ini hadir bukan tanpa efek samping.
Praktisi Ekowisata dan Juri Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) Agus
Wiyono menegaskan, dampak rusak ekowisata pasti ada. Akibatnya, yang
penting untuk dibahas bukan soal bagaimana menghilangkan dampak
tersebut, tapi menguranginya.
"Sebab bagaimanapun dampak rusak pasti ada. Orientasi ekowisata bukan
pada output, tapi pada sejauh mana kita patuh pada 5 prinsip ekowisata," tandasnya.
Adapun untuk pengembangan ekowisata lebih lanjut, Direktur Indecon (Indonesian Ecotourism Network) Ary Suhandi menyampaikan bahwa jaringan
memainkan peran penting di dalamnya.
Untuk itu, kata Ary, bagi yang ingin berdiskusi dengan Indecon atau
berbagi pengalaman, pihaknya sangat terbuka. "Kami terbuka bagi siapa pun. Bagi yang ingin menjadi anggota Indecon cukup mendaftar melalui situs web kami," paparnya.
Program Setapak
Melalui program Selamatkan Hutan dan Lahan di Indonesia melalui Perbaikan Tata Kelola (Setapak), Perkumpulan Untuk Peningkatan Usaha Kecil (PUPUK) Indonesia menegaskan komitmennya dalam mengembangkan ekonomi masyarakat, khususnya di sektor perhutanan sosial (Perhutsos) dan lingkungan.
Sekretaris Jenderal PUPUK Indonesia, Early Rahmawati mengatakan bahwa
Program Setapak telah dilakukan di beberapa provinsi dengan tujuan utama untuk memperkuat jaringan akses pasar nasional dan internasional dari produk unggulan dan produk ekowisata yang dikembangkan oleh Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS).
"Kami berkomitmen untuk selalu mengembangkan ekonomi baik sektor yang terkait dengan perhutanan sosial lingkungan dan pengolahan yang lain di mana isu hutan dan perhutanan sosial sangat menarik bagi kita semua dan ini merupakan pengembangan program dari tahun-tahun sebelumnya," kata Early.
PUPUK Indonesia sudah mulai melakukan pengembangan usaha sejak 2013, yang diawali dengan pengembangan usaha di industri rotan, khususnya di sektor hulu. Pihaknya melakukan pembibitan, penanaman, produksi hingga pemasaran. Pengembangan itu dilakukan PUPUK Indonesia di Kota Cirebon, Jawa Barat dan Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah.
"Kami sangat berterima kasih, bahwa PUPUK diberi kesempatan untuk
melakukan kegiatan ini. Kegiatan Setapak ini. Kami juga menyampaikan
hasil kajian Policy Brief, bekerja sama dengan kementerian terkait,"
tambahnya.
Sehubungan dengan program Setapak-3, Early Rahmawati juga mengajak agar berbagai pihak dapat berkolaborasi, memberikan kritikan dan masukan sehingga program Setapak selanjutnya dapat melakukan inovasi-inovasi baru dan berlangsung dengan lebih baik.
"Saya berharap kerjasama ini tidak berhenti sampai di sini.
Mudah-mudahan kolaborasi kita bisa semakin berkembang dan erat walaupun
dengan jenis kerjasama yang lain," harap Early.
Kabupaten Enrekang
Yayasan Tim Layanan Kehutanan Masyarakat (TLKM) berkomitmen untuk
membantu masyarakat di sekitar hutan untuk mengembangkan ekowisata dan
pengelolaan hasil hutan lainya. Hal itu disampaikan oleh perwakilan Yayasan TLKM, A. Kholid Muhammad.
"Kabupaten Enrekang banyak dipenuhi bukit-bukit dan pegunungan
pegunungan kecil sehingga di sana luas kawasan hutannya cukup besar,
namun di beberapa lokasi mayoritas masyarakat banyak yang bertani
monokultur," tutur Kholid.
Dengan latar belakang tersebut, Yayasan TLKM merasa perlu adanya
dorongan untuk bisa mengembangkan kawasan hutan secara bersama-sama.
"Jika ada yang ingin membangun usaha bisnis yang berdampingan dengan
lingkungan itu menjadi kabar gembira bagi kami dan kami akan berupaya
untuk bisa masuk dan membantu memfasilitasi mereka," katanya.
Khalid mengatakan pihaknya terus berkomitmen untuk memberi fasilitas
masyarakat di sekitar hutan dalam mengembangkan ekowisata, terutama
dalam hal administrasi dan perizinan terkait dengan pengelolaan
perhutanan sosial. Sementara, dalam konsep ekowisata, pihaknya sering
berdiskusi dengan pelaku dan petani hutan yang sudah ahli di bidangnya.
Atas upaya Yayasan TLKM, Khalid mengatakan bahwa pengelolaan perhutanan
sosial di sekitaran Kabupaten Enrekang mulai mendapat sorotan dari
Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (Ditjen
PSKL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). "Ditjen PSKL
datang ke mari, berdiskusi, karena banyak pengurusan izin perhutanan
sosial. Ditjen PSKL menilai bahwa di sekitaran Enrekang punya potensi
untuk dikembangkan. Mereka juga ikut mendampingi kami dalam pengurusan
administrasi dan perizinan perhutanan sosial untuk bisa mengakses
bantuan," tutur Khalid.
Target dari Yayasan TLKM hingga bulan Agustus 2022, sudah membantu dan
mendampingi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) hingga level Gold,
level tertinggi kedua setelah Platinum berdasarkan kriteria Bina USAHA
Perhutanan Sosial dan Hutan Adat (BUPSHA).
"Salah satu program prioritas adalah agroindustri dan ekowisata," imbuhnya.
Khalid menambahkan bahwa ke depan, pihaknya akan lebih banyak berkolaborasi dengan banyak pihak dalam mengembangkan ekowisata, terutama kepada pemerintah daerah, sehingga ada dukungan penuh dari pemerintah. (N-2)
