MENTERI Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan pelayanan BPJS Kesehatan masih perlu dimaksimalkan lebih jauh kembali.
Berdasarkan data per 7 Oktober 2022, Jumlah peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) meningkat menjadi 246.464.342 jiwa atau sekitar 89,35% dari seluruh penduduk Indonesia.
Sementara pada segmen PBI (Penerima Bantuan Iuran) berjumlah 150,37 juta jiwa, yang terdiri dari 111,75 juta jiwa penduduk miskin pada segmen PBI APBN dan 38,62 Juta jiwa penduduk miskin pada segmen PBI APBD.
Hal tersebut membuktikan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan telah menjadi tumpuan masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan yang terjangkau bahkan gratis.
Muhadjir menilai akses pelayanan terhadap anggota BPJS Kesehatan dinilai masih belum maksimal dan dirasa masih timpang antara di kota dan desa.
Baca juga: Dirut BPJS: Digitalisasi Layanan Rumah Sakit Tingkatkan Kepercayaan Publik
"Jika dana BPJS tidak terserap itu bukan karena kita untung ataupun karena mereka yang miskin tidak sakit, tapi karena secara spasial mereka tidak mendapatkan pelayanan kesehatan,” kata Menko PMK saat menjadi Keynote Speech dalam acara Pertemuan Nasional Fasilitas Kesehatan BPJS Kesehatan Tahun 2022, di Kantor BPJS Kesehatan Jakarta, Rabu (19/10).
Oleh karenanya, selain mendorong masyarakat agar menjadi peserta BPJS dan PBI, BPJS Kesehatan juga harus menjaga loyalitas mereka dan memastikan pelayanan kesehatan bisa dijangkau seluruh lapisan serta wilayah.
“Kenyataannya memang tidak semudah yang dikatakan. Namun saya sangat mendukung langkah inovatif dan terobosan serta gagasan BPJS untuk memberikan pelayanan sebaik-baiknya,” tutur Muhadjir.
Menurutnya, semakin meningkat pelayanan kesehatan tanpa didukung dengan upaya pemerataan kualitas pelayanan, maka perbaikan dan peningkatan kualitas hanya akan dinikmati oleh sekelompok orang saja.
“Ini yang harus dipahami oleh setiap pemegang kebijakan, harus memiliki visi yaitu Indonesia sentris dengan segala seluk beluknya. Bukan Jakarta sentris,” tuturnya.
BPJS Kesehatan merupakan ujung tombak kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial khususnya bagi mereka yang tidak beruntung secara sparsial maupun struktural. Dalam menyelesaikan kendala ketimpangan di lapangan terutama di daerah, Muhadjir mengimbau beberapa hal yang harus diperhatikan. Di antaranya kuantitas pelayanan, kualitas pelayanan, akses pelayanan, dan relevansi antara faskes dan kebutuhan masyarakat.
“Kita harus ke lapangan langsung melihat kenyataannya untuk banyak belajar membaca fenomena yang belum berjalan dengan baik. Jangan segera puas dengan apa yang kita capai, kita harus terus bergerak menuju Indonesia Emas 2045,” jelas Menko PMK.
Sementara itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Gufron berharap, dengan kerja sama berbagai stakeholder dapat meningkatkan komitmen mutu BPJS agar bisa menjamin aksesibilitas dan kualitas.
“Dengan kolaborasi dan inovasi dengan faskes yang berkualitas diupayakan BPJS akan semakin baik dan semakin dirasakan kehadirannya. Kami juga tentu sangat mengharapkan dukungan kementerian terkait untuk memajukan BPJS,” pungkasnya. (Iam/OL-09)
