PROSES pembuatan konten komunikasi hingga penyebarannya harus menyertakan tim publikasi sejak awal. Hal itu penting dilakukan agar pengaturan strategi pesan sampai kepada target audiens.
"Itu sebabnya tim publikasi perlu dilibatkan dari awal, jadi tidak hanya terima hasil akhir. Mereka harus terlibat mulai dari persiapan hingga penyusunan kebijakan. Tujuannya agar bisa disusun strategi komunikasi agar pesan yang ingin dikomunikasikan dapat sampai ke targeted audience," ujar Raditya, tim staf khusus bidang komunikasi dan media Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dalam acara Pelatihan Publikasi, Komunikasi, dan Advokasi Kebijakan Merdeka Belajar, di Kota Bogor, Jawa Barat, Senin (17/10).
Raditya menjelaskan bahwa konten yang telah dipublikasikan juga perlu dimonitor, baik dari segi ketersampaikan pesan maupun respons masyarakat terhadap konten yang telah dipublikasikan.
Dalam ajang yang dihelat Direktorat Sekolah Dasar Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen Kemendikbud tersebut Widyaprada Ahli Madya Dr Samto, menjelaskan hingga kini sudah terdapat 22 episode Merdeka Belajar yang telah diluncurkan.
"Kebijakan ini tentunya perlu disosialisasikan dan diadvokasikan kepada dinas pendidikan kKabupaten/kota dan sekolah dasar di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, seluruh pegawai Direktorat Sekolah Dasar perlu dibekali wawasan dan keterampilan agar dapat menyampaikan dan menjelaskan kebijakan Merdeka Belajar kepada masyarakat," tandas Samto yang mewakili Direktur Sekolah Dasar Dr Muhammad Hasbi.
Pemateri lain pada hari pertama tersebut ialah redaktur opini mediaindonesia.com Eko Suprihatno. Ia membawakan materi tentang penulisan berita dan artikel. Kepada para peserta setelah mendengarkan paparan diminta membuat berita atau artikel untuk kemudian hasilnya dibahas bersama-sama.
Pelatihan yang diikuti 45 pegawai negeri sipil Direktorat Sekolah Dasar ini merupakan hasil kerja sama dengan Sekolah Jurnalisme Media Indonesia. Kepada para peserta, ajang ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pegawai dalam mengawal kebijakan Merdeka Belajar agar dapat dipahami oleh masyarakat khususnya pemangku kepentingan sekolah dasar. (O-2)
