TIM Peneliti dari Disaster Risk Reduction Center (DRRC) Universitas Indonesia bersama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) melaksanakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Identifikasi Risiko Health, Safety, and Environment (HSE) dan Kebencanaan di Desa Wisata.
Kegiatan itu membahas upaya untuk meminimalisasi atau memperkecil risiko terjadinya bencana, baik alam maupun non alam di desa wisata.
Ketua DRRC UI Fatma Lestari menyampaikan FGD ini difasilitasi oleh tim peneliti dari DRRC UI, mahasiswa, dosen, dan alumni Departemen K3 UI bersama dengan Kemenparekraf RI. Selain itu, juga melibatkan Dinas Pariwisata di 7 provinsi yakni Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Bali, Sumatra Barat, dan Jawa Barat.
“Hasil dari forum ini akan menjadi dasar Program Manajemen Risiko HSE & Bencana di lokasi wisata dan desa wisata yang targetnya kami implementasikan tahun 2022 ini. Dari FGD ini juga kita akan mengetahui risiko apa saja yang tertinggi dan menjadi prioritas agar penanganannya efisien dan tepat berbasis risiko," kata Fatma melalui keterangannya, Kamis (6/10).
Pelaksanaan FGD ditujukan untuk mengetahui risiko keselamatan dan kesehatan kerja, HSE, dan kebencanaan di 7 provinsi dengan mengumpulkan data langsung dari pelaku desa wisata. Sehingga, dapat diketahui dan didata kebencanaan apa yang terjadi berikut intensitas serta kerugian yang ditimbulkan.
Misalnya, wisata tracking. Peneliti dan tim akan menganalisa bagaimana kondisi jalurnya, apakah sudah dipasang rambu-rambu keselamatan, apakah jembatannya kokoh, juga dilihat bagaimana kesiapan dari sumber daya manusianya. Adapun data kecelakaan yang terjadi diambil dari kegiatan sehari-hari.
Sebagai contoh dalam penerapan HSE yang akan dilakukan berupa pengecekan apakah sudah disediakan tempat cuci tangan, WC yang tersedia apakah bagus dan bersih, dan lainnya. Kemudian dari aspek K3 akan ditanyakan apakah ada pengunjung yang terjatuh, terpeleset dan seberapa sering hal tersebut terjadi.
Baca juga : Pola Asuh Otoritatif Mampu Kembangkan Potensi Anak
Sementara untuk hal kebencanaan akan dilihat apakah rawan terjadi longsor, apakah sudah ada peringatan rawan longsor di sekitar jalur tracking. Risikonya sendiri ditentukan dari setiap bencana yang terjadi di lokasi desa wisata.
Tim yang terlibat akan menggali karakter dari desa wisata di 7 povinsi yang dipilih. Diharapkan hasilnya akan berguna di masa yang akan datang dan desa wisata sudah memiliki data risiko, bagaimana penanganannya, dan siapa yang harus dihubungi serta bertanggung jawab.
Direktur Tata Kelola Destinasi Kemenparekraf Indra Ni Tua mengatakan, Indonesia yang berstatus sebagai ring of fire sebenarnya menjadi portofolio produk wisata yang paling khas. Maka dari itu, perlu upaya mitigasi risiko bencana pada tahap awal, meski harus dengan investasi yang lebih.
Ia mengatakan, metode yang sedang dilaksanakan sesuai dengan slogan yang diterapkan Menparekraf Sandiaga Uno yakni KolaborAksi. Kemenparekraf menyadari bahwa kegiatan yang dilaksanakan harus digelar secara berkelanjutan.
“Aktivitas manajemen krisis ini baru, kita sajikan untuk wisatawan dan pengelola tempat wisata. Prinsipnya adalah bagaimana kita mengimplementasikan, menyempurnakan, dan lebih berperan kedepannya. Bagaimana pengetahuan dan sifatnya dapat dilakukan secara ilmiah sehingga bisa kita implementasikan.” ungkap Indra.
Selain dihadiri Ketua DRRC UI Fatma Lestari, para Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 7 provinsi, Direktur Tata Kelola Destinasi, Indra Ni Tua, juga dihadiri oleh Direktur Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana BNPB Udrekh, Direktur Kesiapsiagaan BASARNAS Agus Haryono, Dekan Fakultas Pariwisata Universitas Pancasila Devi Roza Kausar, serta para undangan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, tim peneliti DRRC UI, mahasiswa; alumni; dosen Departemen K3 FKM dan Sekolah Ilmu Lingkungan (SIL) UI. (RO/OL-7)
