04 October 2022, 13:07 WIB

Gakeslab dan Surveyor Indonesia Kerja Sama Dukung Kemandirian Alkes di Tanah Air


mediaindonesia.com |

ASOSIASI perusahaan alat kesehatan, Gakeslab Indonesia, menandatangani Memorandum of Understanding (Nota Kesepakatan) dengan Surveyor Indonesia pada 3 Oktober 2022 di Hotel Mercure, Jakarta.

Sekretaris Jenderal Gakeslab Indonesia, dr. Randy H. Teguh, MM menyatakan Gakeslab sepenuhnya mendukung pemerintah, khususnya Kementerian Perindustrian dalam menerapkan sertifikasi TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) untuk industri alat kesehatan (alkes).

Hal tersebut menyusul keluarnya Peraturan Menteri Perindustrian No. 31/2022 tentang “Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Alat Kesehatan dan Alat Kesehatan Diagnostik In Vitro."

Randy menjelaskan bahwa selama tiga bulan terakhir, Gakeslab Indonesia dan Surveyor Indonesia telah bergandengan tangan untuk melatih industri alkes anggota Gakeslab  secara cumacuma untuk mempersiapkan diri dalam memasuki proses sertifikasi TKDN.

Dalam waktu singkat, Surveyor Indonesia telah memberikan pelatihan bagi 114 anggota Gakeslab dalam 5 sesi yang mencakup semua jenis alkes.

Menurut Randy, upaya ini dilakukan untuk mendorong percepatan proses sertifikasi TKDN untuk alkes, yang selama ini masih lambat akibat  terbatasnya kapasitas lembaga survei.

Saat ini hanya ada dua lembaga survei yang mendapatkan mandat untuk melakukan survei dalam rangka sertifikasi TKDN dan salah satunya adalah Surveyor Indonesia.

“Selain itu, harga layanan survei pun masih amat tinggi, sehingga banyak industri alkes yang mengalami kesulitan untuk mendanai proses survei,” tambah Randy dalam keterangan, Selasa (4/10).

Randy mengatakan bahwa bila tidak segera dicarikan jalan keluar, maka kurangnya kapasitas dan tingginya harga ini akan menjadi bumerang bagi upaya pemerintah untuk mendorong kemandirian alkes.

Baca juga: Akselerasi Perkembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan Dalam Negeri Terus Digenjot

"Karena industri-industri alkes baru dan produk-produk alkes baru yang berpotensi untuk menjadi produk substitusi impor akan terhambat untuk diserap oleh pasar," jelasnya.

Hal ini akan terjadi karena, berdasarkan peraturan-peraturan yang ada saat ini, manfaat prioritas pembelian alkes dalam negeri hanya dapat dirasakan bila produk alkes dalam negeri telah tersertifikasi TKDN dan memiliki TKDN dengan nilai minimum 25%.

“Bila tidak, maka produk alkes dalam negeri tersebut akan mengalami nasib serupa dengan produk impor, yaitu tidak diprioritaskan untuk dibeli oleh fasilitas kesehatan pemerintah,” ujar Randy.

“Hambatan serapan pasar ini akan membuat industri alkes baru kehilangan tenaga, sehingga mati sebelum dapat berkembang,” ujarnya.

 “Bila hal ini terjadi, maka bukan saja substitusi impor alkes akan melambat, tetapi juga efek berganda yang diharapkan yang akan terjadi secara otomatis bila industri alkes berkembang, tidak akan tercapai,” jelasnya.

Randy khawatir yang akan terjadi adalah industri alkes akan dipenuhi berbagai “bangkai industri” berupa pabrik yang tidak beroperasi, mesin-mesin produksi yang rusak, gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) serta hal-hal lain yang akan menimbulkan trauma jangka panjang bagi pengusaha untuk menanamkan investasi dalam industri alkes.

“Bila hal ini terjadi, maka substitusi impor dan efek berganda yang kita harapkan akan menjadi mimpi belaka,” katanya.

Randy mengakui bahwa saat ini memang sudah cukup banyak produk alkes dalam negeri yang telah tersertifikasi TKDN dengan nilai lebih besar atau sama dengan 25%. 

Meskipun demikian, Randy mengingatkan bahwa industri alkes Indonesia masih tetap harus berkembang secara agresif, karena jumlah produk alkes yang harus disubstitusi masih sangat banyak.

“Proses substitusi ini tidak dapat hanya mengandalkan industri yang sudah ada, meskipun industri tersebut berskala besar, karena setiap industri telah memiliki jalur pengembangan bisnis masingmasing sesuai dengan kompetensi dasar dan pasar yang telah dimilikinya,” kata Randy. 

“Karena itu industri baru tetap perlu dibantu untuk menjejakkan kaki di arena pasar alkes nasional.”

Lebih jauh, Randy menyatakan bahwa langkah Presiden RI, Bapak Ir. Joko Widodo untuk mendorong terbukanya pasar alkes dalam negeri dengan keras merupakan langkah awal yang harus diapresiasi dan ditindak-lanjuti dengan mengawal pertumbuhan industri alkes.

Pengawalan industri alkes baru, khususnya industri kecil dan menengah, juga menjadi langkah awal kemandirian alkes di negara-negara lain seperti Republik Rakyat Tiongkok (China), Korea dan Republik Tiongkok (Taiwan).

Randy juga memuji terobosan yang dilakukan oleh Surveyor Indonesia yang bekerja sama dengan Gakeslab Indonesia untuk menjemput bola dengan melakukan pelatihan cuma-cuma untuk mempersiapkan industri alkes dalam melakukan sertifikasi TKDN serta memberikan biaya khusus untuk anggota Gakeslab Indonesia.

Randy mengatakan bahwa hal ini akan sangat membantu industri alkes anggota Gakeslab Indonesia yang lebih dari 80% terdiri dari industri kecil dan menengah.

Kementerian Kesehatan akan terus mendorong dan mendukung industri alat Kesehatan dalam negeri agar memiliki daya saing untuk mendukung kemandirian alat kesehatan, meningkatkan produksi alat kesehatan dalam negeri sebagai substitusi impor, serta dalam proses produksinya menggunakan komponen bahan baku yang diproduksi di dalam negeri.

Dengan menggunakan alat kesehatan dalam negeri, maka kita telah ikut berkontribusi positif terhadap perekonomian Indonesia dalam memajukan dan mengembangkan industri alat kesehatan dalam negeri serta menguatkan daya saing ekonomi baik secara nasional maupun global.

Kemenkes mengapresiasi kerja sama antara PT. Surveyor Indonesia GAKESLAB Indonesia dalam menyelenggarakan acara Penandatanganan MoU antara PT. Surveyor Indonesia - Gakeslab Indonesia dan Talkshow "Kolaborasi Untuk Kemandirian Alkes".

Acara ini merupakan momentum yang dapat dimanfaatkan untuk menjalin hubungan antara Gakeslab Indonesia dan Surveyor Indonesia sehingga dapat memberikan dan memfasilitasi proses sertifikasi TKDN pada alat kesehatan produksi dalam negeri. (RO/OL-09)

 

BERITA TERKAIT