BADAN Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) akan melakukan upaya untuk menigkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) pada 2023 . Hal ini dilakukan lantaran perkembangan kondisi cuaca dan iklim semakin kompleks.
"Dengan perkebangan kondisi cuaca dan iklim yang semakin kompleks dan rumit, kami memandang sangat penting ASN BMKG minimal 500 orang sebelum 2030 harus sudah sederajat atau bergelar doktor. Saat ini doktornya belum 50 orang, tapi persoalannya semakin rumit. Maka 450 orang harus belajar lebih gigih, lebih maju lagi terutama ke negara yang sudah maju agar BMKG mampu menjaga keselamatan masyarakat dengan analisis dan daya analitik yang lebih kuat," kata Kepala BMKG Dwikorita Karnawati dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi V DPR RI, Rabu (24/8).
Dwikorita menjelaskan berdasarkan analisis BMKG, pada 2030, dampak perubahan iklim akan lebih serius. Apabila kita gagal melakukan mitigasi perubahan iklim, akan terjadi kenaikan suhu yang lebih tinggi, hingga kenaikan intensitas dan durasi hujan ekstrem.
"Meksipun peralatan sudah kami tambah, sepertinya kapasitas SDM ini kurang terspot. Selama beberapa tahun pengembangan SDM ini masih kurang. Terbukti yang S3 masih kurang dari 50 orang," tutur dia.
Untuk mengembangkan SDM, Dwikorita meminta izin kepada DPR agar BMKG dapat mengalihkan anggaran 2023 sebesar Rp50 miliar dari program optimalisasi belanja nonoperasional program MKG di 180 UPT daerah ke program dukungan managemen. Dana itu nantinya akan menjadi tambahan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia BMKG.
Baca juga: Mobilisasi Sumber Pendanaan Lain Diperlukan untuk Penanganan Perubahan Iklim
Secara rinci, program pengembangan dan pengelolaan UPT BMKG menjadi Rp133 miliar dari yang tadinya direncanakan sebesar Rp183 miliar. Sementara itu program pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia menjadi Rp72 miliar dari yang tadinya direncanakan Rp22 miliar.
"Jadi nilai Rp50 miliar itu direalikasi dari kegiatan-kegiatan yang kurang mendesak atau dapat ditunda. Diantaranya seperti rehabilitasi rumah dinas dan gedung kantor, kendaraan bermotor, sarana dan prasaran perkantoran serta pengadaan tanah untuk rumah dinas," tukas Dwikorita.
Program akselerasi pengembangan SDM BMKG ini dikatakan Dwikorita berjalan dari 2022 sampai 2026 mendatang. Adapun, sejumlah program yang dijalankan meliputi pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan, pengembangan kompetensi melalui jalur pelatihan dan persiapan sertifikasi personel BMKG.
"Agar daya analitiknya meningkat, kami mohon izin diperkenankan untuk menyiapkan mereka melalui studi S3, kemudian juga pelatihan internship dan ada yang kami titipkan kerja di badan intrnasinal agar terangkat , erasah skillnya," pungkas Dwikorita.
Sebagai informasi, total Pagu anggaran BMKG pada 2023 ialah sebsar Rp3,010 triliun. Dari jumlah tersebut, dialokasikan untuk kepentingan operasional sebesar Rp986 miliar, dan nonoperasional Rp2,023 triliun.
Sementara itu, anggaran BMKG bersumber dari rupiah murni sebesar Rp2,351 triliun, pinjaman luar negeri Rp389 miliar dan SBSN Rp202,58 miliar.(OL-5)
