KEBIJAKAN Kampus Merdeka yang digagas oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) terus mendorong indikator kinerja perguruan tinggi dalam rangka memajukan sistem pendidikan di tanah air.
Salah satu upayanya adalah dengan melakukan program pertukaran mahasiswa antar perguruan tinggi. Dengan program ini diharapkan akan menambah wawasan dosen dan mahasiswa tentang semangat kebhinekaan dengan jalinan kerja sama serta konsorsium antar perguruan tinggi.
Dalam pemulihan pascapandemi di sektor pendidikan saat ini, Indonesia sedang berjuang di tengah era kemajuan teknologi dan informasi. Begitu juga rasa cinta tanah air, nasionalisme, dan bela negara yang terus ditingkatkan. Wujud konkret bela negara senantiasa ditumbuhkan melalui berbagai kegiatan.
Semangat bela negara tersebut juga tertuang melalui Kesepakatan Bersama Kementerian Pertahanan Nomor Mou/2/M//V/2021 dengan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. II/V/NK/2021 tanggal 07 Mei 2021.
Komitmen tersebut kemudian di implementasikan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah III, yang merupakan satuan kerja Kemendikbudristek dengan menginisasi Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka dengan muatan Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PMM-PKBN) melalui berbagai jalur profesi.
Pertukaran Mahasiswa Merdeka (PMM) adalah salah satu program di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek. Program ini menjadi unggulan karena memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk dapat menggunakan hak belajarnya di luar program studi dan perguruan tinggi asal.
Program PMM akan membentuk para pelajar Pancasila dan calon pemimpin masa depan, dimana PMM akan mendorong pemulihan pandemi dan membawa Indonesia menyongsong ke masa depan. PMM juga membuka kesempatan antar mahasiswa dan antar perguruan tinggi untuk saling berkolaborasi.
Sebagai fasilitator peningkatan mutu perguruan tinggi di Lingkungannya, LLDikti Wilayah III di bawah naungan Kemendikbudristek menggandeng Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pertahanan (BADIKLAT Kemenhan) untuk mensinergikan antara PMM dengan Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN).
PMM-PKBN akan menjadi program sinergi baru antara Kemendikbudristek dan Kemenhan sebagai upaya membangun daya tangkal bangsa agar memiliki karakter dan sikap rasa cinta tanah air, keyakinan pada Pancasila sebagai ideologi negara dan kerelaan berkorban bagi bangsa, kesadaran berbangsa dan bernegara, dan negara yang teraktualisasi sesuai profesi warga negara sebagai kemampuan bela negara melalui perguruan tinggi, para dosen, dan mahasiswa.
Baca juga : Polimedia dan BRIN Teken Kerja Sama Perkuat Pusat Kolaborasi Riset
Rangkaian Kegiatan PMM-PKBN, antara lain MoU antara Ditjen Diktiristek dan Badiklat Kemenhan pada 8 Agustus 2022, Training Of Fasilitator PMM-PKBN (100 orang Dosen) di lingkungan LLDikti Wilayah III dan Wilayah IV pada 8-10 Agustus 2022, Pendaftaran Peserta PMM-PKBN pada 10-31 Agustus 2022, Kuliah Umum 3 Menteri (Menko-PMK, Mendikbudristek, Menhan) pada 13 September 2022, Proses Pembelajaran PMM-PKN dengan bentuk pembelajaran pertukaran pelajar
Dalam acara penutupan Pembekalan Fasilitator PMM-PKBN di Rumpin, Bogor, 10 Agustus 2022, Kepala LLDikti Wilayah III Paristiyanti Nurwardani mengajak memupuk rasa bela negara dengan meningkatkan rasa kegotongroyongan di lingkungan LLDIKTI, yaitu pendidikan tinggi.
Ia menjelaskan, kegiatan PMM-PKBN akan memfasilitasi mahasiswa lewat 5 modul pelatihan, antara lain artificial intellegence, data science, cyber security, communication specialist, dan web programming. Kegiatan itu langsung akan difasilitasi oleh para dosen-dosen yang telah dilatih menjadi fasilitator.
"Selain itu, akan dilaksanakan di berbagai perguruan tinggi expert di modul-modul yang ditawarkan, yaitu: Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Universitas Bina Nusantara, Universitas Bina Nusantara, Universitas Kristen Krida Wacana, Universitas Bina Sarana Informatika, serta Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR," kata Paristiyanti.
Output dari program PMM-PKBN, lanjut Paristiyanti, diharapkan mahasiswa dapat menyetarakan Satuan Kredit Semester (SKS) setara 20 SKS, mendapatkan sertifikasi dari Lembaga Sertifikasi Profesi dari Perguruan Tinggi yang telah ditunjuk, sertifikat Bela Negara dari Badiklat Kemenhan yang dapat meningkatkan daya saing.
Sejalan dengan hal tersebut, Paris meyakini informasi dan komunikasi saat ini sudah menjadi bagian dari infrastruktur pembangunan sebuah bangsa yang menyentuh hampir seluruh aspek kehidupan
“Bela negara tidak selalu identik dengan pendidikan militer, tetapi melalui hal lain. Misalnya saja di bidang keamanan siber yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Kita menyadari saat ini ada saja serangan di dunia maya dan telah menjadi trend baru dalam perang modern di abad-21," ujarnya.
Program PMM-PKBN juga akan mendukung program transformasi digital di Indonesia yang dicananangkan oleh Presiden Jokowi, salah satunya pengembangan roadmap transformasi digital di sektor-sektor strategis, terutama sektor pendidikan dan menyiapkan kebutuhan SDM yang berkompetensi talenta digital. (RO/OL-7)