04 July 2022, 22:45 WIB

Regulasi Tidak Siap, Penerapan Kelas Standar BPJS Kesehatan Rawan Digugat


Dinda Shabrina |

ANGGOTA Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mengingatkan Kementerian Kesehatan untuk jangan terburu-buru menerapkan 12 kriteria dalam kebijakan Kelas Standar BPJS Kesehatan sebab kebijakan ini rawat digugat masyarakat dan rumah sakit.

Menurut Edy, sebanyak 73% peserta BPJS merupakan peserta BPJS kelas III, dan mereka yang akan paling merasakan dampaknya dari kenaikan iuran.

“Akibat dari kebijakan ini pasti iuran anggota itu naik. Bahkan tadi sudah ada yang menyebut sekitar Rp70 ribu. Padahal sebelumnya hanya sekitar Rp35 ribu plus yang Rp7 ribu itu subsidi. Sementara jumlah peserta mandiri yang menunggak sekarang sekitar 51%. Jadi ini ada kelas sosial kelas III mandiri yang paling berdampak terhadap penerapan 12 kriteria ini,” kata Edy dalam raker Komisi IX DPR RI dan Kementerian Kesehatan, Senin (4/7).

Potensi penolakan juga muncul dari biaya renovasi rumah sakit yang terlalu mahal karena menyesuaikan 12 kriteria KRIS. Untuk bisa memenuhi kelas standar, menurut BPJS, RS membutuhkan dana minimal Rp150 miliar.

“Kesiapan rumah sakit itu besar. Baik itu menyangkut renovasi, saran prasarana yang harus dipenuhi, yang tadi juga disampaikan oleh Pak Dirut BPJS, ada renovasi rumah sakit Cahyadi sampai Rp150 miliar untuk mencapai kelas 12 kriteria tadi. Belum lagi ada rencana pengurangan tempat tidur,” imbuh dia.

"Selama ini pasien mengeluh. Saya sudah iur jadi anggota BPJS, sakit, yang harusnya bisa menggunakan manfaat BPJS, tapi gara-gara RS nya penuh, antrinya lama, nanti akan tambah lama karena kebijakan ini. Pasti ini akan menimbulkan risiko publik yang tinggi,” tambah Edy lagi.

Sebelumnya disampaikan Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, bahwa setiap RS akan membutuhkan biaya Rp150 miliar untuk memenuhi kriteria penerapakan kelas standar tersebut.

“Rumah sakit tentunya kalau harus mengeluarkan uang Rp150 miliar, apakah sudah ada anggarannya? Apalagi rumah sakit daerah,” kata Ali.

Tadinya, pemerintah berencana menerapkan KRIS pada bulan ini untuk lima rumah sakit pemerintah sebagai uji coba. Namun, diundur karena regulasi yang belum tuntas. Jika uji coba jadi dilakukan, maka layanan KRIS diharapkan bisa diterapkan penuh ke seluruh rumah sakit di Indonesia, termasuk milik swasta pada semester II 2024.

Terdapat 12 kriteria kelas standar yang harus dilakukan penyesuaian untuk perubahan layanan kesehatan ini. Seperti, ketentuan ventilasi udara, satu kamar maksimal empat tempat tidur, hingga toilet di dalam kamar.

Selain fasilitas kesehatan di rumah sakit, Dirut BPJS mengungkapkan, perubahan layanan BPJS kesehatan juga perlu melihat besaran iuran yang ditetapkan sehingga keuangan negara tidak terbebani dengan adanya perubahan ini. (H-2)

BERITA TERKAIT