21 April 2022, 08:00 WIB

Anggaran Pendidikan Naik Harus Dibarengi Program Kerja Efektif


Faustinus Nua |

KEPUTUSAN pemerintah untuk menambah besaran anggaran pendidikan sebesar 5,66% menjadi Rp595,5 triliun pada tahun 2023 perlu diikuti program kerja yang tepat sasaran. Sehingga bisa mengatasi permasalahan pendidikan, terutama permasalahan yang muncul karena pandemi covid-19.

“Proses pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang muncul sebagai respons pandemi memperlihatkan sejumlah masalah yang harus dibenahi. Misalnya saja masih belum memadainya kualitas para guru, terutama dalam mengadaptasi perubahan metode pembelajaran akibat pandemi,” jelas Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Nadia Fairuza dalam keterangannya, Rabu (20/4).

Penelitian CIPS memperlihatkan, kemampuan guru menyesuaikan diri dengan metode pembelajaran yang berbeda, dalam hal ini PJJ masih menjadi salah satu tantangan utama. Tantangan ini juga bersumber dari terbatasnya akses internet dan gawai pintar di kalangan guru dan siswa.

Baca juga: Megawati Minta BRIDA Segera Dibentuk di Daerah

Meningkatkan kualitas guru dalam mendukung pelaksanaan PJJ bukan hal yang dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Diperlukan pelatihan ekstensif dan intensif agar dapat menyelenggarakan PJJ dengan optimal. Pelatihan yang fleksibel dan dapat mengakomodir lanskap pendidikan di Tanah Air bisa menjadi pilihan.

Disrupsi di sektor pendidikan juga membutuhkan solusi dan tindak lanjut yang cepat dari guru dan sekolah. Pelatihan diharapkan juga membangun kapasitas para guru dalam menggunakan otonomi yang lebih besar (greater autonomy) untuk merespons dampak dari bencana terhadap satuan pendidikan yang mereka tangani.

Nadia mengatakan, peningkatan kualitas guru juga dibutuhkan untuk menyukseskan Program Merdeka Belajar. Pelaksanaan program ini memungkinkan para guru menentukan sendiri metode pembelajaran yang sesuai bagi anak didiknya dan sumber daya yang mereka miliki.

Baca juga: Dorong Keterlibatan Pemuda dalam Transformasi Digital

“Namun kewenangan dan kebebasan ini akan percuma kalau kualitas guru tidak meningkat sehingga kesulitan dalam mengadaptasi metode belajar yang belum berubah dari sebelumnya. Saya khawatir program ini sulit memberikan kontribusi pada perbaikan kualitas pendidikan,” imbuhnya.

Mutu guru perlu terus dibangun, termasuk melalui kegiatan belajar mengajar dan pengembangan kompetensi mengajar. Guru sebaiknya fokus pada tugas pokoknya dan skema pelatihan diarahkan untuk selalu mengembangkan kapasitas mereka dalam mengadaptasi kebutuhan siswa.

Kurangnya kompetensi guru juga mempengaruhi implementasi Merdeka Belajar selama pandemi. Skema peningkatan kapasitas guru belum sepenuhnya matang dipersiapkan sehingga membebani guru untuk menyesuaikan diri dengan program Merdeka Belajar.

Kombinasi pembelajaran dari rumah dan di sekolah, mengharuskan para guru untuk mengandalkan teknologi dalam berkomunikasi dan mengajar murid mereka. Alih-alih fokus pada pengembangan metode pembelajaran yang menarik untuk para siswa, mereka justru masih harus berjuang melaksanakan pembelajaran seperti biasa.

Nadia menambahkan, minimnya akses internet dan gawai pintar terutama bagi guru di pedesaan juga menjadi penghalang. Pandemi juga menambah beban kerja guru dengan tugas-tugas tambahan seperti menyiapkan konten pembelajaran daring hingga melayani pertanyaan dari peserta didik dan orang tua hingga larut malam.

Pemerataan akses internet di seluruh wilayah Indonesia perlu menjadi fokus pemerintah. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan perlu bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam menyediakan solusi untuk masalah ini. Menggandeng pihak swasta juga dapat dijadikan opsi supaya anggaran yang ada benar-benar tepat sasaran. (H-3)

BERITA TERKAIT