26 March 2022, 13:07 WIB

Wapres Akui Kenaikan Cakupan Akses Air Bersih dan Sanitasi Layak tidak Signifikan


Emir Chairullah |

Pemerintah mengakui peningkatan cakupan akses rumah tangga terhadap layanan air minum dan sanitasi yang layak masih belum signifikan. Dalam tiga tahun terakhir, cakupan air minum layak dan sanitasi layak hanya naik masing-masing sebesar 1,5% dan 2,9%.

“Sehingga saat ini, rumah tangga dengan akses air minum layak baru mencapai 90,7%, dan akses terhadap sanitasi layak sekitar 80,2%,” kata Wakil Presiden Ma’ruf Amin saat membuka Rapat Kerja Nasional III Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia 2022 secara virtual, Sabtu.

Dengan capaian tersebut, Ma’ruf mendesak agar instansi terkait meningkatkan kinerjanya agar mencapai target yang sudah ditetapkan. “Kita hanya memiliki sisa waktu dua tahun untuk mencapai target 2024,” tegasnya.

Ma’ruf menyebutkan, ketersediaan air minum dan sanitasi layak ini berkaitan dengan program pengentasan stunting di Indonesia. Saat membuka Asia International Water Week ke-2 pekan lalu, Ma’ruf menekankan bahwa tersedianya air bersih dan sanitasi bagi ibu hamil, bayi, dan balita akan berdampak 70% pada upaya penanganan stunting. “Oleh karena itu, peningkatan akses air minum dan sanitasi sewajarnya menjadi prioritas dalam skema besar percepatan penurunan stunting,” jelasnya.

Ma’ruf menyebutkan prevalensi stunting di Indonesia saat ini tercatat di angka 24,4%. Sementara pemerintah sudah menargetkan stunting turun hingga 14% pada 2024. “Artinya, dalam kurun waktu sekitar dua tahun ke depan, kita harus bisa menurunkan prevalensi stunting hingga lebih dari 10%,” ungkapnya.

Menurut dia, permasalahan stunting mendesak untuk diatasi karena kerugian yang ditimbulkannya tidak sedikit. Terkait kualitas SDM, stunting menyebabkan penurunan kecerdasan dan kemampuan kognitif, serta terganggunya metabolisme tubuh yang akan menurunkan produktivitas di masa depan. “Selain itu, berdasarkan kajian Bank Dunia, kerugian ekonomi akibat stunting dan kekurangan gizi lainnya adalah 2-3% terhadap total PDB sebuah bangsa,” ujarnya.

Karena itu, dirinya berharap Rapat Kerja Nasional ke-III HAKLI 2022 ini bisa menghasilkan rumusan dan rekomendasi kebijakan yang bermakna. “Selain menjadi platform untuk mensinergikan program dan meningkatkan kapasitas HAKLI dalam upaya percepatan penurunan prevalensi stunting di Indonesia,” pungkasnya. (Che)

BERITA TERKAIT