PANDEMI Covid-19 merombak beragam aspek di dunia pendidikan. Bukan hanya perpindahan cara belajar dari ruang kelas ke layar komputer di rumah masing-masing, tetapi juga menguji ide-ide dasar tentang konsentrasi, peran teknologi, dan cara siswa, guru serta orang tua berinteraksi untuk kegiatan belajar mengajar.
Pandemi membawa banyak perubahan dalam dunia pendidikan di semua level, terutama kebijakan jarak sosial dan pembatasan pergerakan yang mempengaruhi praktik pendidikan tradisional.
Di Indonesia, praktik penerapan kebijakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) masih bervariasi baik dalam kualitas, pelaksanaan kurikulum, fasilitas pendukung, serta perubahan mekanisme pembelajaran yang sering bergantung pada angka peningkatan dan penurunan Covid-19 di daerahnya.
Perbedaan dalam penerapan PJJ ini berisiko terhadap ketimpangan proses pembelajaran. Disamping itu, situasi pandemi ini juga memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap para tamatan sekolah, terutama dari kejuruan dalam hal upaya mencari lapangan pekerjaan.
Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Suharti Sutar mengakui, selama PJJ dilaksanakan, learning loss yang dialami oleh para pelajar di Indonesia semakin besar. Apalagi untuk pelajar-pelajar yang berasal dari kalangan termarjinalkan, seperti siswa dan mahasiswa yang tinggal di daerah 3T, hingga anak-anak dengan orang tua berpendapatan menengah ke bawah.
Namun, dengan diterapkannya kurikulum darurat sejak tahun lalu, Suharti menilai bahwa learning loss yang terjadi semakin kecil.
“Dengan kurikulum biasa, anak-anak bebannya sangat besar. Dengan pengurangan-pengurangan yang ada di dalam kurikulum darurat ini, meskipun pada kurikulum inti menjadi lebih baik” kata Suharti dalam webinar Advokasi Pendidikan dalam Merespon Pandemi COVID-19.
Chair Australia-Indonesia Disability Research and Advocacy Network (AIDRAN) Dina Afrianty mengungkapkan, PJJ tidak hanya memberikan dampak buruk pada siswa biasa saja, melainkan juga kepada siswa dengan kebutuhan khusus. Bahkan sistem pembelajaran ini dinilai lebih sulit untuk dilakukan oleh siswa dengan kebutuhan khusus.
Berdasarkan penelitian AIDRAN dengan guru-guru di berbagai wilayah Indonesia, banyak siswa dengan kebutuhan khusus, baik yang ada di sekolah inklusi maupun non-inklusi, yang kemudian tidak bisa bersekolah karena tidak ada pendampingan dari guru. Meskipun banyak juga guru yang sudah melakukan inisiatif untuk datang ke rumah siswa untuk memberikan materi pembelajaran.
“Kita bisa bayangkan, sebelum pandemi teman-teman disabilitas banyak mengalami kendala di sekolah dan perguruan tinggi. Tapi dengan pandemi dan pembelajaran online, masalah jadi jauh lebih besar lagi” kata Dina.
Hal ini lantas memberikan kekhawatiran tersendiri bagi pembelajar berkebutuhan khusus, utamanya mahasiswa. Karena bagaimanapun, mereka akan segera memasuki dunia kerja. Apalagi, selain learning loss yang harus mereka alami karena selama pandemi harus belajar sendiri, tidak ada pula bantuan dari pemerintah, seperti alat bantu laptop, ponsel, atau beasiswa.
“70% mahasiswa disabilitas mengatakan tidak mendapatkan bantuan apapun. Ini mengkhawatirkan karena siswa dengan disabilitas banyak datang dari kondisi ekonomi yang rendah,” imbuh Dina.
Peneliti Article 33 Indonesia Lukman Hakim mengatakan, pandemi praktis membuat ekonomi nasional mengalami perlemahan, baik dari sisi permintaan (supply) maupun permintaan (demand).
Hal ini kemudian membuat banyak sektor bertumbangan, misalnya saja hiburan, pariwisata dan restoran. Padahal, seperti yang diketahui, ketiga sektor tersebut merupakan pasar tenaga kerja bagi siswa lulusan SMK. Meskipun di saat yang sama, ada pula sektor usaha yang masih mengalami pertumbuhan seperti sektor telekomunikasi, asuransi, hingga pertanian.
Baca juga : Menkominfo Bentuk Pansel Siapkan Seleksi Calon Anggota KPI
Karenanya, untuk mengatasi baik learning loss maupun permasalahan ketiadaan tenaga kerja bagi lulusan SMK, Lukman menilai, pemerintah, utamanya pemerintah provinsi untuk dapat membuat portal informasi mengenai pasar tenaga kerja yang masih tersedia. Di saat yang sama, dia juga berharap agar pemerintah dapat menjalin kerja sama lebih erat lagi dengan dunia usaha.
“Dengan kerja sama ini, siswa SMK bisa berkesempatan untuk praktik di perusahaan,” imbuhnya.
Peneliti Senior SMERU Research Institute Ulfah Alifia menjelaskan ada beberapa hal yang perlu dilakukan untuk memulihkan kemampuan belajar siswa setelah lama menjalani PJJ. Pertama, adalah dengan adanya intervensi khusus kepada guru dengan cara melakukan sebuah pengajaran terdiferensiasi (pembelajaran yang memperhatikan level kemampuan siswa), dengan catatan memberikan asesmen terlebih dulu pada siswa.
Selanjutnya, pembelajaran perlu difokuskan pada literasi dan numerasi, yang mana targetnya tidak memberatkan siswa dan guru.
“Ada potensi campuran di masa depan, tapi tentunya pemerintah perlu berinvestasi, karena banyak guru kita yang kurang adaptif. Lalu pemerintah juga perlu berinvestasi pada sistem, karena orang tua perlu mendampingi siswa saat PJJ,” jelasnya.
Peneliti SurveyMETER Fita Herawati menjelaskan pandemi membuat semuanya berada pada posisi yang sulit, namun tidak ada alasan untuk kita tidak mencapai pendidikan yang lebih baik.
"Pendidikan anak usia dini merupakan pendidikan dasar yang sangat perlu diperhatikan," tegasnya.
Wakil Dekan Kemahasiswaan Fakultas Psikologi UIN Jakarta sekaligus peneliti senior Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Yunita Faela Nisa memberi rekomendasi kepada Kemendikbudristek untuk memasukan komponen nilai-nilai universal dalam akreditasi.
“Bagaimana semua komponen yang menjunjung tinggi nilai-nilai universal dapat dimasukan ke dalam komponen akreditasi sekolah maupun perguruan tinggi sehingga menjadi sistem yang berkelanjutan untuk kebaikan Indonesia ke depan.” kata Yunita.
Dalam webinar ini, disepakati bahwa pemerintah tidak mungkin bekerja sendiri dalam menyelesaikan masalah dalam pendidikan dan meningkatkan kualitas pendidikan, melainkan butuh kolaborasi, partisipasi, sinergi dari semua pemangku kepentingan dan pemerintah terbuka akan hal tersebut.
Dalam jangka pendek, pemerintah akan memastikan bahwa learning loss bisa semakin dikurangi. Sementara dalam jangka panjang, pemerintah berupaya untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan. (RO/OL-7)
