22 March 2022, 06:00 WIB

Tantangan Pelayanan Transportasi di Era Digital


Harun al-Rasyid Lubis |

SEJAK layanan angkutan online (daring) beroperasi, hingga kini pemerintah di banyak negara gagap mengaturnya, termasuk di Indonesia. Padahal, bayangkan kalau layanan itu nanti berkembang sehingga dapat merancang itenary perjalanan dan aktivitas kita sehari-hari.

Sebut saja mereka para agregator, bersaing melayani pesanan kita melalui telepon pintar. Tugas kita tinggal memilih yang paling kompetitif dan efisien, termasuk mengakomodasi perjalanan ke luar negeri lengkap dengan perpindahan antarmoda. Itu ditambah kegiatan di sela perjalanan yang bisa sekalian dipesan bila sudah pasti.

ACES (autonomous, connected, electrified, sharing) ialah ciri pengembangan layanan mobilitas di masa revolusi industi 4.0, dan kalau sajiannya juga mencakup layanan nontransportasi, ia masuk kategori society 5.0.

Pengembangan layanan transportasi 4.0 sedang berpacu di banyak negara. Uji coba marak dilakukan. Di Indonesia pun kita sudah mulai melakukan desk study sambil bersiap melakukan piloting di rencana ibu kota negara (IKN) yang ingin dirancang sebagai kota pintar.

Layanan transportasi 4.0 pada umumnya ditandai dengan digitalisasi dan otomatisasi dalam sajian layanan menggunakan teknologi canggih, seperti internet of things (IoT), artificial intelligencebig datacloud computing, 3D printing, dan 5G. Tulisan singkat ini ingin menyampaikan pesan penting di tengah kajian yang masih terus berlangsung.

Gagasan untuk 'mengintegrasikan' sistem lalu lintas dan jalan melalui intelligent vehicle highway system (IVHS) sudah dimulai di Amerika Serikat (AS) sejak pemberlakuan undang-undang federal Intermodal Surface Transportation Efficiency Act of 1991 ketika era Perang Dingin berlangsung dan dana riset berlimpahAnehnya, di negara itu pun hingga saat ini belum terlihat perubahan besar dan implementasi yang berarti walau upaya riset masih terus berlangsung.

Di sisi lain, awal 2020, Presiden Joko Widodo mencanangkan cita-cita bahwa kendaraan yang akan beroperasi di ibu kota baru kelak hanyalah kendaraan listrik otonom (KLO). Diperkirakan, beberapa dekade dari sekarang Indonesia akan menghadapi implementasi besar-besaran dari konsep mobility as a service (MaaS).

Layanan berbasis konsep tersebut akan memadukan beragam moda angkutan umum secara digital dengan tujuan agar warga kota tidak lagi bergantung kepada angkutan pribadi karena rantai layanan MaaS yang nyaman dan lebih murah. Karena kemajuan teknologi IT bergerak sangatlah cepat, niat menerapkan MaaS dan kendaraan otonom masa depan tidak dapat dilakukan sembarangan. Dibutuhkan test bed untuk memastikan keamanan penggunaan kendaraan otonom di area perkotaan yang lebih luas dengan beragam kondisi lapangan. Balitbang Kementerian Perhubungan bersama ITB saat ini juga sedang mengkaji ekosistem driverless untuk persiapan implementasi KLO di IKN.

Selain ekosistem uji coba, implementasi KLO membutuhkan industrial dan regulatory sandboxing secara khusus, semacam kemudahan atau kelonggaran bereksperimen untuk membuktikan konsep dan nilai tambah. Yang paling mendasar, karena eksperimen KLO akan menyentuh banyak lintas subsektor, seperti telekomunikasi, teknologi finansial, keamanan siber, serta kerahasiaan data pribadi, kebutuhan akan hadirnya badan koordinasi khusus yang dapat memastikan kelancaran uji coba itu akan menjadi suatu keniscayaan.

Hingga saat ini, lembaga semacam itu belum terbentuk. Aturan sandboxing pendukungnya juga belum ada. Namun, tim penelitian hingga saat ini sudah menyiapkan roadmap implementasi KLO.

Pada 2021, misalnya, tim sudah merencanakan fitur infrastruktur, juga merumuskan kebijakan dan bentuk badan regulasi KLO. Kemudian pada 2022, penetapan lokasi uji, ragam dukungan R&D untuk mencapai autonomous vehicle SAE level 3, serta perluasan cakupan 4G & 5G.

Pada 2023, diproyeksikan uji coba KLO autonomous vehicle SAE level 3, merumuskan kebijakan R&D untuk mencapai autonomous vehicle SAE level 4, serta pengujian network 4G & 5G.

Pada 2024 akan dilakukan pengujian KLO autonomous vehicle SAE level 4, survei kepuasan konsumen KLO, dan perancangan kebijakan R&D untuk mencapai autonomous vehicle SAE level 5. Kemudian, pada 2025, dilakukan uji coba KLO level 4 serta piloting KLO level 5 pada lingkungan terbatas di rencana IKN.

 

Transportasi dan big data

Menurut Michael Batty (2013), big data adalah segala jenis data yang jumlahnya melebihi kapasitas spreadsheet excel. Dengan kata lain, big data ialah masifnya volume data historis sepanjang waktu instan, yang dapat diteliti karakteristik dan relasi antaratributnya untuk menjelaskan tren dan fenomena tertentu.

Big data ialah salah satu sumber yang melekat dari hasil monitoring data secara terus-menerus seperti lokus GPS. Sebagai contoh, dari sudut pandang transportasi, sifat big data yang masif mempunyai keunggulan jika dibandingkan dengan data konvensional. Fitur big data itu dapat lebih lanjut membantu dalam perancangan IKN, juga dalam perancangan dan permodelan transportasi.

Big data dapat membantu grand design seperti skenario kota yang membutuhkan data studi dalam jumlah besar. Misalnya pada sektor transportasi ialah penggunaan informasi yang dihasilkan aplikasi perangkat telepon seluler pintar (smartphone). Hasil penambangan dan pengolahan big data yang dapat mendeteksi tren dan perilaku yang tidak terduga, dan memberikan peluang perencanaan, juga pemasaran menjadi lebih fleksibel dan adaptif. Penerapan account-based ticketing (ABT) dalam layanan jaringan angkutan umum sedang banyak diadaptasi di kota-kota mancanegara.

 

Peluang implementasi selanjutnya

Layanan transportasi 4.0 mempunyai keunggulan seperti pada era pandemi covid-19 saat ini. Penyedia jasa serta bisnis perekonomian berbasis daring memanfaatkan big data untuk survival dan berkembang lebih pesat. Karakteristik warga pun berubah, kini bekerja dari rumah (WFH) dan belanja daring sudah menjadi hal normal--kebiasaan. Misalnya, Shamshiripour dkk (2020) menunjukkan ada peningkatan signifikan dalam teleworking dan online shopping selama pandemi di Chicago, dengan 71% pekerja WFH selama pandemi tidak pernah melakukan WFH sebelum pandemi.

Mereka juga menunjukkan 45% dari mereka baru berbelanja daring saat pandemi dan 67% baru berbelanja kebutuhan rumah via daring. Beck dan Hensher (2020) juga mengonfirmasikan kejadian itu. Mereka menunjukkan bahwa 47% responden Australia tidak pernah WFH sebelum pandemi.

Peran layanan transportasi 4.0 selama covid-19 ini memberikan kita gambaran bagaimana kemajuan teknologi ini sangat banyak manfaatnya. Karena itu, sangat sayang jika kita tidak dapat mengembangkan ekosistem untuk mempermudah baik uji coba layanan transportasi lanjutannya maupun sektor lainnya bagi para inventor lokal. Atau kita bersiap untuk kembali gagap menghadapi gelombang kemajuannya yang terus mendesak dan terpaksa kita turuti dan tak berdaya untuk turut memasok kandungan teknologi dalam negeri. (M-2)

 

Keterangan Penulis

Harun al-Rasyid Lubis Guru Besar Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan ITB, dan Founder of NCSTT (PUI ITB). Menempuh S-1 Teknik Sipil ITB, melanjutkan S-2 dan S-3 di University of Leeds, Inggris. Pengalaman profesional selama lebih dari 30 tahun dalam bidang akademik dan riset bidang rekayasa transportasi.

 

BERITA TERKAIT