MENTERI Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya menyambut baik dukungan Amerika Serikat (AS) dalam upaya Indonesia untuk mengimplementasikan Rencana Operasional FOLU Net Sink 2030.
FOLU (forest and other land uses) Net Sink atau FOLU Carbon Net Sink adalah adalah keadaan ketika sektor lahan dan hutan menyerap lebih banyak karbon daripada yang dilepaskannya.
Hal itu disampaikan Menteri Siti dari hasil pertemuannya dengan tim Delegasi Utusan Khusus Presiden AS untuk Iklim (The US Special Presidential Envoy for Climate atau SPEC) John Kerry yang dipimpin penasihat senior Robert O. Blake Jr, pekan ini.
“Di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Joko Widodo, Indonesia secara konsisten telah berhasil mengurangi deforestasi secara signifikan," ungkap Menteri Siti, yang baru-baru ini telah meluncurkan Rencana Operasional FOLU Net Sink 2030 melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 168 Tahun 2022.
Baca juga: COP 4 Momentum Indonesia Pimpin Penyelamatan
"Penurunan deforestasi secara simultan ini, mencerminkan upaya serius Indonesia dalam mewujudkan FOLU Net Sink<' kata Menteri LHK.
Pada awal pertemuan, penasihat senior Robert O. Blake Jr. yang juga mantan Duta Besar AS merika untuk Indonesia mengucapkan selamat kepada Menteri Siti atas peluncuran Rencana Operasional FOLU Net Sink 2030.
Dalam pertemuan, Jeffery P. Cohen, Direktur USAID Indonesia, dmenyampaikan bahwa USAID akan memprioritaskan dukungannya untuk mewujudkan rencana operasional FOLU Net Sink 2030.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Siti memberikan contoh upaya penanggulangan kebakaran hutan dengan menerapkan solusi permanen yang berkelanjutan (monitoring hotspots, teknologi modifikasi cuaca serta penyadartahuan sistem paralegal, yang sudah dilakukan sejak dua tahun lalu).
Demikian pula dengan upaya restorasi gambut dan rehabilitasi mangrove sebagai bagian dari aksi FOLU Net Sink 2030.
Blake menyatakan penghargaan atas upaya Indonesia dalam merehabilitasi hutan mangrove. Jutaan hektare hutan mangrove di Indonesia merupakan salah satu kekuatan Indonesia dalam memerangi krisis perubahan iklim.
Terkait deforestasi, Menteri Siti lebih rinci menyampaikan bahwa deforestasi Indonesia 2019-2020; tercatat sekitar 115 ribu hektare, lebih rendah 75% dari periode sebelumnya tahun 2018-2019.
Dari data ini menunjukkan tren penurunan deforestasi selama dua periode terakhir. Perkiraan data yang masih dicek angka finalnya bahwa deforestasi 2020-2021 bisa lebih rendah lagi.
Menanggapi paparan Menteri Siti terkait penurunan deforestasi, Blake memuji upaya Indonesia dalam mengurangi deforestasi dimaksud.
Dalam pertemuan itu, penasihat Iklim untuk Menteri Keuangan AS, John E. Morton, mendiskusikan isu-isu terkait nilai ekonomi dan pasar karbon Indonesia serta tata kelolanya.
Menteri Siti menekankan bahwa Indonesia akan terus memprioritaskan nilai ekonomi karbon Indonesia dapat memenuhi komitmen Nationally Determined Contribution (NDC) nasional, sesuai penegasan Presiden Joko Widodo dalam KTT COP 26 bulan November 2021.
Menteri Siti juga menambahkan peluang Indonesia akan berperan serta dalam pasar karbon internasional seperti telah disampaikan dalam Peraturan Presiden (Perpres) tentang Nilai Ekonomi Karbon Nomor 98 Tahun 2021. Turunan dari Perpres tersebut segera akan diterbitkan dalam bentuk Peraturan Menteri (Permen).
“Tidak ada bagian dari nilai ekonomi karbon Indonesia yang terlepas dari Perpres tersebut. Semuanya harus sejalan dengan tata kelola karbon melalui sistem pemantauan tunggal Sistem Registrasi Nasional (SRN) atau National System Registry. Tindakan perdagangan karbon di luar sistem tersebut akan berhadapan dengan penegakan hukum,” jelas Menteri Siti.
Pada kesempatan tersebut, Menteri Siti juga menjelaskan secara rinci pengaturan hukum mengenai perhitungan pemenuhan kewajiban dan kelebihan cadangan karbon dari upaya pengurangan emisi yang kemudian dapat diperdagangkan.
Menurutnya sudah ada sektor swasta yang telah mulai melakukan konsultasi kepada KLHK dan mereka saat ini sudah memulai ambil ancang-ancang untuk program pengurangan emisi dan nilai kredit karbon yang akan dihasilkan dalam kerangka tata kelola karbon.
“Salah satu kewajiban utama untuk semua pelaku usaha dan entitas lain yang bergerak di pasar karbon adalah terdaftar dalam SRN. Saya akan terus mengikuti perkembangan terkait penerapan praktek tata kelola karbon yang baik,” tambah Menteri Siti.
Penanganan sampah laut, Indonesia punya Inpres
Pada kesempatan diskusi dalam pertemuan bilateral tersebut, Blake, Morton dan penasihat senior Utusan Khusus Presiden AS untuk Iklim, Reed Schuler, juga mengangkat isu-isu dalam pengelolaan sampah, seperti pembuangan sampah plastik ke laut.
Mereka menyampaikan bahwa sampah padatan berkontribusi langsung terhadap emisi metana, sehingga pengelolaan sampah menjadi bagian penting dari upaya Indonesia untuk mengurangi emisi.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Siti menyatakan bahwa Indonesia sudah memiliki Inpres tentang penanganan sampah laut, dan upaya bersama lintas kementerian, pemda dan komunitas dengan aktivis serta dunia usaha dan asosiasi terus bekerja mengatasi masalah pengelolaan sampah.
Saat ini sudah ada langkah-langkah pelarangan penggunaan plastik sekali pakai, pembangunan bertahap sarana prasarana, juga berkembangnya bank sampah, kerja lapangan pembersihan sampah di laut dan di darat serta langkah perbaikan ekosistem tepi sungai dengan ekoriparian.
Menteri Siti juga mengatakan bahwa pengelolaan sampah menjadi salah satu prioritas dalam agenda aksi iklim utama yang mengikat secara hukum di Indonesia, dengan adanya UU Persampahan dan juga dikaitkan dengan aksi adaptasi iklim.
“Di antara capaian kami dalam pengelolaan sampah adalah dengan Program Kampung Iklim atau Proklim yang mengajak masyarakat dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, gerakan pembersihan sungai, gerakan pembersihan sampah plastik laut, dan memperluas praktik teknologi daur ulang sampah,” jelas Menteri Siti.
“Terkait pengelolaan sampah pada akhirnya menjadi gerakan berbasis masyarakat, dan upaya kami saat ini adalah mendorong gerakan masyarakat untuk pengelolaan sampah secara berkelanjutan,” tambahnya.
Selain Blake, Cohen, dan Schuler, tim delegasi SPEC yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah Stephanie Mann, perwakilan dari Kepala USFS, serta Sandy Lien dan Nick Austin dari Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta.
Secara khusus, Stephanie Mann juga menyampaikan apresiasi atas keberhasilan Indonesia dalam menanggulangi kebakaran hutan. Diskusi juga sampai pada bagaimana beratnya persoalan kebakaran hutan yang cukup luas di California tahun lalu.
Dapat dirasakan bersama kesulitan-kesulitan seperti itu dan Menteri Siti menghargai inisiatif diskusi bersama tim khusus utusan SPEC Jhon Kerry ke Indonesia.
Disebutkan pula untuk peningkatan langkah dalam kerja bersama Tim Task Force RI-US dengan meningkatkan intensitas pembahasan dan juga pengembangan pada cakupan agenda iklim lebih luas termasuk wilayah pesisir atau marine-ecosystem.
Dalam kesempatan pertemuan bilateral tersebut, Menteri LHK Siti Nurbaya didampingi oleh Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari Agus Justianto, Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim Laksmi Dewanthi, dan Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Ruandha Agung Sugardiman, serta tim penasihat Menteri untuk memperkuat kemitraan iklim bilateral Amerika Serikat dan Indonesia. (RO/OL-09)
