Sebanyak 72 orang pengungsi asal Rohingya terdampar di atas kapal yang terombang-ambing di perairan Bireun, Aceh sejak Minggu kemarin (26/12). Menanggapi laporan tersebut, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid meminta agar pihak berwenang menolong para pengungsi tersebut. “Informasi itu sangat kuat dan kami terima dari nelayan Aceh. Mereka masih meminta pihak berwenang agar segera menolong mereka. Karena itu Polairud, TNI AL dan Pemerintah daerah dan pusat, harus segera menyelamatkan para pengungsi yang kemungkinan besar sudah berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan berada di laut,” katanya dalam keterangan persnya di Jakarta, Senin (27/12).
Menurut Usman, situasi yang dihadapi para pengungsi tersebut merupakan persoalan hidup dan mati. Apalagi dari sebagian pengungsi terdapat perempuan dan anak-anak. “Nelayan Aceh telah memberi teladan betapa kita wajib menolong orang yang terapung di laut, tanpa melihat kewarganegaraan mereka. Pasokan makanan dan minuman seadanya telah mereka berikan. Karenanya Pemerintah Indonesia, dengan pengalaman penyelamatan sebelumnya, bisa kembali menjadi contoh bagi negara-negara di kawasan, yakni dengan mengutamakan kemanusiaan. Apalagi sekarang Indonesia menjadi Presiden G20,” jelasnya.
Usman berharap pemerintah menerima kedatangan mereka paling tidak untuk sementara waktu. Apabila pemerintah menolak mereka menepi atau mengirim kembali mereka ke lautan lepas sama saja itu melepas kewajiban internasional Indonesia. “Kapal mereka harus dibiarkan masuk dan mendarat di pantai terdekat. Para pengungsi diselamatkan dan dipenuhi kebutuhan dasarnya,” ujarnya.
Apalagi, tambah Usman, Indonesia sebenarnya telah menunjukkan teladan yang baik dengan menerima beberapa gelombang pengungsi Rohingya sebelumnya. “Itu perlu diulang kembali. Di sisi lain, tak ada alasan bagi negara-negara tetangga untuk membiarkan Indonesia bergerak sendiri dalam menangani kapal Rohingya.”
Usman menyebutkan, pengungsi Rohingya membutuhkan respon kemanusiaan dari kawasan, khususnya kepemimpinan strategis Indonesia. “Harus ada tanggung jawab bersama di antara negara-negara kawasan untuk melakukan pencarian dan penyelamatan agar mereka terhindar dari bahaya di laut, dan kondisi sulit di kampung halaman serta di kamp pengungsi di manapun,” pungkasnya. (OL-12)
