03 December 2021, 11:24 WIB

Komnas Perempuan Catat Kasus Perbudakan Modern Masih Marak


Atalya Puspa | Humaniora

KOMISI Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat masih maraknya kasus perbudakan modern di Indonesia. Komisioner Komnas Perempuan Andy Yentriyani merinci, sepanjang tahun 2015-2020 terdapat 1.382 kasus perdagangan perempuan. Adapun, pada 2020 menunjukkan peningkatan kasus perdagangan perempuan sebesar 20% dari tahun sebelumnya. Dari yang tadinya 212 kasus menjadi 255 kasus. 

Pihaknya juga mencatat 17 kasus perbudakan seksual pada kurun waktu yang sama, yang sebagian besarnya dilakukan oleh suami dan anggota keluarga. 

Baca juga: Pemanfaatan Frekuensi Radio untuk Pantau Kesehatan Pasien Kanker

"Kasus serupa ini tidak dapat hanya diproses dengan pasal tentang perkosaan. Sayangnya, persoalan perbudakan seksual hanya ditemukan dalam UU No. 26 Tahun 1999 tentang Pengadilan HAM dalam konteks kejahatan terhadap kemanusiaan dimana perlu terpenuhi unsur sistematis atau meluas. Penguatan payung hukum melalui RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual diharapkan dapat memberikan penguatan pada akses keadilan, sekaligus pemulihan bagi korban," kata Andy dalam keterangan resmi, Jumat (3/12).

Selain itu, Komnas Perempuan juga mencatat 7 kasus pemaksaan perkawinan, termasuk kasus perkawinan anak dan kawin tangkap. Selain itu, dalam kurun waktu 2015 hingga 2019, setidaknya terdapat 2.148 kasus yang dialami oleh PRT dengan beragam bentuk antara lain kekerasan fisik, psikis dan kekerasan ekonomi. 

Dengan maraknya kasus perbudakan modern, Andy mengungkapkan, pihaknya mendorong pemerintah untuk melakukan sejumlah upaya. 

Pertama, mendorong DPR RI dan Pemerintah untuk segera membahas dan mengesahkan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan RUU Pelindungan Pekerja Rumah Tangga.

Kedua, mendukung upaya aparat penegak hukum dan pemerintah untuk memperkuat pelaksanaan UU No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana perdagangan Orang dan UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Buruh Migran Indonesia. 

Ketiga, mengingatkan Gugus Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang untuk memperketat fungsi pengawasan dalam memastikan pencegahan dan penanganan perdagangan orang. 

"Mengajak media massa dan masyarakat Indonesia untuk turut serta mengupayakan penghapusan segala bentuk perbudakan, termasuk dan tidak terbatas pada perdagangan orang, perbudakan seksual, pemaksaan perkawinan dan eksploitasi tenaga kerja," pungkas dia. (OL-6)

BERITA TERKAIT