02 December 2021, 21:17 WIB

P2G Sebut Rencana Penyerdahanaan Kurikulum Tahun Depan Belum Mendesak 


Faustinus Nua | Humaniora

PERHIMPUNAN Pendidik dan Guru (P2G) menyoroti wacana penyederhanaan kurikulum yang akan diberlakukan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek) pada 2022 nanti. Rencana tersebut dinilai tidak begitu urgen dan hanya memperkuat fakta bahwa setiap pergantian menteri selalu diikuti dengan pergantian kurikulum. 

"Terlepas dari itu perubahan kurikulum baru ini memperkuat fakta bahwa ganti menteri ya ganti kurikulum, ini sangat sulit dihindari," ujar Koordinator Nasional P2G Satriwan Salim kepada Media Indonesia, Kamis (2/12). 

Dia menjelaskan, sebenarnya pergantian Kurikulum 2013 sudah dilakukan oleh Kemdikbud-Ristek per Juli 2021 di 2.500 sekolah seluruh Indonesia. Meskipun tidak menggunakan nomenklatur 'Kurikulum Baru', kementeriam menyebut dengan istilah Program Sekolah Penggerak yang secara substansi mengganti Kurikulum 2013. 

"P2G memandang ini strategi Kemendikbud agar tak memunculkan polemik di awal kelahirannya," tuturnya. 

Menurutnya, P2G belum melihat kajian serius dan makro dari Kemendikbud-Ristek terhadap evaluasi menyeluruh Kurikulum 2013. Kurikulum 2013 saja baru direvisi sekitar 2016-2017. Artinya relatif baru, tapi mau diganti kembali. Bahkan masih ada sekolah Daerah 3T masih menggunakan Kurikulum 2006. Jadi masih jauh tertinggal mereka ini. 

"P2G meminta ada dokumen publik, mestinya Kurikulum Baru ini ada kajiannya, Naskah Akademik Kurikulum Baru tersebut, lalu dilakukan Uji Publik. Apakah kita pernah mendengar uji publik dilakukan Kemendikbudristek terhadap kurikulum baru atau sekolah penggerak ini ? Belum," tambah Satriwan. 

Baca juga : Podomoro University Kembali Raih Kembali Prestasi Bergengsi

Lebih lanjut, pergantian kurikulum bagi P2G sebenarnya bukan hal tabu atau terlarang. Kurikulum dapat saja berganti tapi harus jelas argumentasi berdasarkan kajian evaluasinya. Sebab persoalan Kurikulum 2013 sebenarnya ada pada level implementasi di lapangan oleh guru, bukan pada aspek konseptual atau paradigmatiknya. 

Satriwan pun menilai bahwa praktik Kurikulum Sekolah Penggerak yang sudah berjalan ruhnya masih merujuk Kurikulum 2013, walaupun ada perubahan nama atau istilah teknis dalam administrasi dan perangkat pembelajaran saja. 

"Semangat penyederhanaan dan fleksibilitas bagi guru yang terkandung dalam Kurikulum Baru/KSP memang bagus, kami mendukung. Tapi kenyataannya, fleksibilitas yang diberikan Kurikulum Baru/KSP ini nyatanya tidak terjadi, tetap saja guru manut kepada yang dibuat Kemdikbud. Fleksibilitas itu tidak terjadi," kata dia. 

Kesimpulannya, apapun nama atau merek kurikulumnya, kompetensi guru adalah kunci. Lagi-lagi persoalan pelaksanaan kurikulum selama ini adalah persoalan mindset dan kompetensi guru, yang memang masih bermasalah, bukan pada paradigma kurikulum itu sendiri. 

Patut direnungi, kata dia, istilah Sekolah Penggerak bagi sekolah yang sudah mengimplementasikan Kurikulum Sekolah Penggerak terkesan diskriminatif, pengkastaan terhadap sekolah-sekolah di Indonesia. Seolah Sekolah Penggerak dengan kurikulum baru levelnya paling tinggi, sedangkan di bawahnya sekolah dengan Kurikulum 2013 yang bukan 'penggerak'. 

"Kemendikbudristek semestinya jangan lagi menggunakan slogan atau merk-merk sekolah serupa ini, ingat Sekolah RSBI (2013) dulu dianggap pengkastaan sekolah, lalu dibatalkan oleh MK karena bertentangan dengan UUD 1945 dan Pancasila. Jangan lagi Kemdikbud mengulangi kastanisasi sekolah seperti itu, penyelenggaraan pendidikan harusnya inklusif dan berkeadilan. Kalau begini lebih terasa nuasa eksklusivitas," tandasnya.(OL-7)

BERITA TERKAIT