30 November 2021, 18:48 WIB

Industri Baja Harus Turut Dukung Pemerintah Menuju Nol Karbon


mediaindonesia.com | Humaniora

VICE Chairman Indonesian Iron and Steel Industry Association (IISIA), Kimin Tanoto, mengatakan, industri baja nasional harus mendukung pemerintah agar memenuhi Kesepakatan Paris (Paris Agreement) dalam mengurangi emisi karbon hingga nol persen pada 2060.

Demikian disampaikan Kimin, pada webinar Steel Decarbonization: Technologies & Costs yang digelar kantor berita Bloomberg.

“Kita perlu sadar dan melakukan aksi nyata untuk lingkungan. Kita perlu berubah dan bertanggung jawab terhadap kondisi lingkungan kita,” tegas Kimin dalam keterangan pers, Selasa (30/11).

Menurut Kimin, industri baja merupakan satu dari banyak industri yang harus diarahkan agar lebih ramah lingkungan dan mengusung prinsip-prinsip keberlanjutan. Pasalnya, teknologi yang digunakan terbilang usang dan tidak ramah lingkungan.  

“Industri besi baja di Indonesia masih banyak menggunakan teknologi lama sehingga karbon emisi CO2 akan berdampak terhadap lingkungan. Kita harus mendukung komitmen Pemerintah yang tertuang dalam Nationally Determined Contribution (NDC),” tambah Kimin, yang juga Komisaris emiten baja PT Gunung Raja Paksi, Tbk.

Kimin mengingatkan, pada 22 Juli 2021, Indonesia mengajukan pembaruan NDC. Dalam pembaruan tersebut, Indonesia berkomitmen bahwa pada 2030 akan mengurangi emisi 29 persen tanpa syarat secara business-as-usual (BAU) serta pengurangan emisi 41 persen bersyarat di bawah BAU yang sama. 

“Kita perlu sadar dan melakukan aksi nyata untuk lingkungan. Kita perlu berubah dan bertanggung jawab terhadap kondisi lingkungan kita,” kata Kimin. 

Terkait itulah, Kimin berharap agar industri baja turut berkontribusi. Perusahaan baja nasional, imbuhnya, perlu bekerja sama dengan Pemerintah dalam menyusun peta jalan (roadmap) untuk low emisson carbon menuju 2030.

“Untuk itu, juga perlu masukan komprehensif dari semua pemangku jabatan sehingga roadmap yang kita sepakati dapat dilaksanakan dengan baik dan bertanggung jawab,” pungkas Kimin. 

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira, mengapresiasi komitmen IISIA untuk mengurangi emisi karbon. Menurut dia, upaya tersebut harus mendapat dukungan dari Pemerintah dan juga industri-industri lain. 

“Komitmen ini harus didukung pemerintah, misal dengan memberikan insentif fiskal dan non-fiskal. Sehingga, apa yang dilakukan industri baja bisa menular ke industri lain untuk bersama-sama berkomitmen mengurangi emisi karbon,” kata Bhima. 
 
Bhima menilai, komitmen kalangan industri baja akan meningkatkan daya saing. Sebab, upaya pengurangan emisi karbon, bisa membuat proses produksi, mulai dari hulu hingga hilir bisa lebih efisien.

“Upaya ini tentunya akan berdampak terhadap efisiensi biaya produksi sehingga produk yang dihasilkan semakin memiliki daya saing,” tutup Bhima. (RO/OL-09)

BERITA TERKAIT